Realisasi APBD DKI 2026 hingga 30 September menunjukkan belanja daerah baru mencapai 54,39 persen. Gubernur Pramono Anung meminta seluruh perangkat daerah tancap gas agar program tidak menumpuk di ujung tahun.
Pemprov DKI Jakarta memaparkan laporan itu di Balai Kota, Rabu (21/10/2026). Paparan tersebut memberi gambaran kondisi keuangan ibu kota menjelang kuartal terakhir tahun ini.
Postur APBD Perubahan Lebih Ramping
Sebelum masuk ke realisasi, ada catatan soal pagu anggaran. APBD perubahan DKI Jakarta 2026 kini berada di angka Rp79,56 triliun. Angka itu turun dari APBD murni 2026 yang sebesar Rp81,32 triliun. DPRD DKI menyetujui perubahan tersebut lewat rapat paripurna pada 22 September 2026.
Penurunan itu berkaitan dengan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Rencana awal APBD 2026 sempat berada di kisaran Rp95 triliun sebelum pemerintah pusat memangkas dana bagi hasil. Pemprov mengajukan rancangan pada 31 Agustus 2026 dengan pendapatan Rp69,36 triliun dan belanja Rp75,08 triliun.
Pendapatan Daerah Tembus Rp44,98 Triliun
Dari sisi pendapatan, Pemprov mencatat Rp44,98 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah itu setara 62,95 persen dari target Rp71,45 triliun. Perpajakan masih menjadi sumber terbesar penerimaan tersebut.
Target Rp71,45 triliun itu merupakan angka penetapan awal, bukan angka rancangan perubahan. Karena itu, persentase capaian bisa bergeser jika pembaca memakai patokan lain. Sebagai pembanding, pendapatan pada akhir Juni 2026 masih Rp29,29 triliun atau 41 persen. Dalam tiga bulan, penerimaan bertambah sekitar Rp15,69 triliun.
Realisasi APBD DKI 2026: Belanja Masih Tertinggal
Belanja daerah menyerap Rp40,40 triliun hingga 30 September. Angka itu baru 54,39 persen dari pagu sekitar Rp74,28 triliun. Pramono menyampaikan capaian tersebut dalam paparan triwulan III.
Selisih antara pendapatan dan belanja terlihat jelas. Pendapatan sudah menyentuh 62,95 persen, sedangkan belanja masih tertinggal sekitar 8,6 poin persentase. Gap inilah yang membuat Pramono mengingatkan jajarannya.
Pos pembiayaan daerah ikut masuk dalam laporan. Penerimaan pembiayaan tercatat Rp6,46 triliun dari target Rp9,88 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp2,02 triliun atau sekitar 28,7 persen dari pagu Rp7,04 triliun.
Pramono Minta Tradisi Kerja Numpuk Akhir Tahun Dihapus
Pramono menyoroti pola lama yang kerap berulang di banyak instansi. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) segera menyelesaikan program kerja. Menurut dia, tradisi mengerjakan semuanya di akhir tahun harus hilang dari budaya kerja Pemprov DKI.
Gubernur menyebut kebiasaan ini terjadi di level pusat maupun daerah. "Karena ini selalu menjadi tradisi baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya ditumpuk di ujung tahun, apakah November, Desember, dan sebagainya," kata Pramono.
Ia mengaku sudah mengingatkan anak buahnya sejak awal tahun. Begitu APBD murni berlaku, ia langsung meminta OPD menyiapkan program kerja secara matang. Tujuannya sederhana, yaitu eksekusi di lapangan bisa berjalan cepat.
"Dan biasanya di Jakarta, sejak awal APBD diketok saya sudah menyampaikan untuk dilakukan persiapan lebih awal sehingga tidak menumpuk di ujung," ucapnya.
Apa Artinya bagi Warga Jakarta?
Kondisi ekonomi daerah sebenarnya mendukung. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59 persen secara tahunan. Realisasi investasi semester I 2026 juga mencapai Rp173,6 triliun, tumbuh 23,30 persen.
Angka-angka itu tidak berhenti di atas kertas. APBD murni 2026 memang mengalokasikan Rp19,75 triliun untuk pendidikan, atau 26,5 persen dari total belanja daerah. Subsidi Transjakarta juga mendapat Rp3,75 triliun. Pos-pos besar seperti ini baru terasa manfaatnya kalau serapannya berjalan lancar.
Pekerjaan yang mepet akhir tahun juga berisiko terburu-buru. Percepatan sejak sekarang bisa menjaga kualitas pekerjaan. Sisa waktu tinggal dua bulan lebih, dan periode itu menjadi ujian bagi seluruh OPD.
Secara keseluruhan, realisasi APBD DKI 2026 hingga triwulan III menunjukkan pendapatan yang cukup sehat, tetapi belanja masih perlu digenjot. Pramono ingin OPD bergerak lebih awal, bukan menunggu November dan Desember. Pemprov kini punya waktu singkat untuk membuktikan komitmen itu.
