OJK meminta dana cadangan pesangon perusahaan tetap dikelola dalam ekosistem dana pensiun, bukan sekadar dibukukan sebagai cadangan internal. Sikap ini muncul ketika pengusaha mulai bersiap memenuhi kewajiban dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 sebelum 28 Oktober 2027.
Pembahasan soal dana ini bergerak cepat dalam sepekan terakhir. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) lebih dulu memaparkan aturan barunya. Berselang beberapa hari, OJK menyampaikan pandangan tentang tempat penyimpanan dana tersebut.
Usulan OJK soal Dana Cadangan Pesangon
Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, menyampaikan sikap itu di Bali, Selasa (17/11/2026). Forum itu bernama Diskusi Anggota Dewan Komisioner OJK. Liputan6.com melaporkan, ia menegaskan bahwa “dana cadangan sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun.”
Menurut Ogi, praktik selama ini beragam. Banyak perusahaan hanya mencatat pesangon sebagai cadangan kewajiban di pembukuan, sehingga uangnya tidak benar-benar keluar dari kas. Sebagian lain menitipkannya lewat Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), yakni dana pensiun bentukan bank atau asuransi.
Ogi juga mengingatkan risikonya. Jika dana cadangan tidak masuk program pensiun, dana pesangon yang kini berada di DPLK berpotensi keluar dari industri itu. Ia tetap membuka ruang bagi lembaga baru bentukan pemerintah, asalkan statusnya penyelenggara dana pensiun.
Di sisi lain, OJK melihat peluang bagi industri. Dana cadangan pesangon bisa menambah aset dana pensiun nasional. Ogi menilai industri perlu inovasi produk baru agar program pensiun makin berkembang.
Kewajiban dalam UU 27/2026 dan Tenggat Oktober 2027
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan pada 28 Oktober 2026. Pasal 253 ayat (1) mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). CNBC Indonesia mencatat, aturan itu berlaku paling lambat satu tahun sejak diundangkan, yakni 28 Oktober 2027.
Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan tujuan skema ini dalam sosialisasi undang-undang pada Jumat (13/11/2026). Pengusaha menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah, sehingga pekerja yang di-PHK tetap menerima pesangon. Menurut Kompas.com, Indah menyebut “kalaupun PHK dana cadangan pesangonnya sudah ada.”
Aturan ini punya sejumlah catatan penting. Usaha mikro dan kecil dikecualikan dalam Pasal 253 ayat (4). Pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan. Pengusaha menengah dan besar yang tidak patuh dapat dikenai sanksi administratif bertingkat.
Polemik Pengelola dan Bantahan Danantara
Isu soal pengelola dana ini memanas setelah beredar kabar bahwa pengusaha harus menyetor ke Danantara. Tim Komunikasi Danantara pada Senin (16/11/2026) menegaskan lembaganya “tidak pernah menerima penugasan maupun penunjukan” untuk tugas tersebut. Kemnaker juga menyatakan pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola, sebagaimana dilaporkan Antara.
Tokoh buruh Said Iqbal punya pandangan sendiri. Dalam konferensi pers daring pada hari yang sama, ia memaparkan tiga opsi pengelola dan menyebut “Ya paling mungkin Danantara”. Opsi lain mencakup lembaga khusus yang mandiri. Namun pernyataan itu belum menjadi keputusan pemerintah.
Dampak bagi Pengusaha dan Pekerja
Bagi pekerja, skema ini memberi kepastian bahwa dana pesangon tersedia saat PHK terjadi. Pengusaha pun menyuarakan kekhawatiran soal beban biaya. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mengingatkan bahwa kewajiban ini berpotensi memengaruhi daya saing industri tekstil dan garmen.
Langkah Awal yang Bisa Dilakukan Perusahaan
Masa transisi satu tahun memberi ruang untuk berbenah. Perusahaan bisa memulai dari langkah dasar berikut.
- Mendata jumlah pekerja beserta masa kerjanya.
- Menghitung estimasi kewajiban pesangon seluruh karyawan.
- Memantau penerbitan PP dan penetapan lembaga pengelola.
- Mengecek kesiapan arus kas sebelum 28 Oktober 2027.
Secara ringkas, arah kebijakan dana cadangan pesangon sudah jelas, tetapi detail teknisnya belum final. OJK mendorong dana itu tetap berada di ekosistem dana pensiun, sementara pemerintah masih menyusun PP dan menunjuk pengelola. Pengusaha sebaiknya mulai berhitung sejak sekarang.
Sumber data: UU Nomor 27 Tahun 2026, keterangan Kemnaker, OJK, dan Danantara Indonesia, serta laporan Antara. Pembaruan terakhir 18 November 2026.