Nasional

Silmy Karim Hadapi 200 Saksi Sidang Tipikor Pemerasan WNA

Silmy Karim
Silmy Karim

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa KPK menyiapkan sekitar 200 saksi untuk mengungkap dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing senilai ratusan miliar rupiah.

Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Silmy Karim digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda pemeriksaan saksi dimulai setelah majelis hakim menolak seluruh nota keberatan yang diajukan terdakwa pada 12 November 2026.

Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menghadirkan kurang lebih 200 orang saksi. Keterangan mereka didukung dokumen, surat, serta bukti elektronik berupa percakapan WhatsApp terkait aliran dana.

Pada sidang 17 November 2026, lima saksi pertama telah memberikan keterangan, termasuk Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo Joko Mulyono yang diduga menjadi korban, serta empat aparatur sipil negara Kementerian Imigrasi.

Silmy Karim Didakwa Terima Bagian Rp1,2 Miliar dari Pemerasan

Menurut surat dakwaan yang dibacakan pada 29 Oktober 2026, Silmy Karim bersama sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing.

Total nilai yang disebut mencapai sekitar Rp168,9 miliar. Bagian yang diterima Silmy disebut sebesar Rp1,2 miliar.

Praktik tersebut diduga mencakup pengurusan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, hingga proses alih status. Para terdakwa disebut mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen jika pemohon tidak memenuhi permintaan tertentu.

Selain Silmy, terdakwa lain di antaranya Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Tessar Bayu Setyaji, dan Bagus Bramantyo.

Dalam keterangan di persidangan, seorang saksi mengungkap istilah "malaikat" yang digunakan untuk menyebut distribusi uang dari praktik loket atau fee tidak resmi. Istilah itu muncul dalam konteks pengumpulan dana di lingkungan imigrasi. Jaksa menilai pola tersebut menunjukkan adanya struktur kerja sama yang saling melengkapi.

Dakwaan Gratifikasi Mencapai Rp33,8 Miliar

Selain pemerasan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,8 miliar hingga Rp33,94 miliar. Rinciannya terdiri dari uang tunai Rp2,56 miliar dan saham pada sejumlah perusahaan sekuritas senilai Rp31,38 miliar. Penerimaan uang tunai disebut dilakukan melalui setoran dengan keterangan dana operasional.

Jaksa menyatakan gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan Silmy sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dan kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Penerimaan itu tidak dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perbuatan tersebut, Silmy dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan KUHP terkait penyertaan.

Majelis hakim yang diketuai Atep Sopandi menilai surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Pertimbangan hakim menyebut pelaku yang turut serta tidak harus melakukan seluruh unsur secara fisik. Cukup ada kerja sama yang disadari dan peran yang saling melengkapi dalam struktur kekuasaan.

Silmy Karim Bantah Terlibat dan Klaim Diperlakukan Tidak Adil

Usai putusan sela yang menolak eksepsinya, Silmy Karim menyatakan merasa dikriminalisasi. Ia menilai tuduhan pemerasan tidak masuk akal mengingat karier yang dibangun selama lebih dari dua puluh tahun.

"Saya melihat ini sebagai kriminalisasi, bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan begitu kan. Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan," ujar Silmy seusai sidang, sebagaimana dilansir sejumlah media nasional.

Pada sidang pemeriksaan saksi, Silmy kembali membantah keterlibatannya. Ia mengklaim justru menghentikan praktik rasuah dan mendorong digitalisasi layanan keimigrasian. "Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing, bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024," katanya di depan majelis hakim.

Kuasa hukum Silmy, Dodi Abdulkadir, menyatakan akan menghadirkan minimal 15 saksi meringankan dan 10 ahli. Pihaknya berpendapat keterangan saksi menunjukkan aliran uang merupakan kesepakatan, bukan pemaksaan. Tim penasihat hukum juga menekankan tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Silmy.

Persidangan dijadwalkan berlangsung dua kali seminggu, Selasa dan Kamis.

Jaksa menegaskan setiap hari sidang maksimal enam hingga tujuh saksi akan diperiksa. Proses pembuktian diperkirakan memakan waktu cukup panjang mengingat jumlah saksi yang direncanakan.

Perkara ini menjadi salah satu kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Publik menunggu perkembangan fakta di persidangan untuk menilai kebenaran dakwaan jaksa maupun pembelaan terdakwa.

Majelis hakim akan terus memeriksa bukti demi bukti sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Data dan keterangan dalam perkara ini merujuk pada dokumen resmi dakwaan serta laporan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Proses hukum masih berlangsung dan seluruh pihak berhak atas praduga tidak bersalah hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.