PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan menarik pungutan ekspor kelapa sawit dalam dolar AS mulai 2027. Biaya layanan diperkirakan satu digit dolar per ton, sementara tarif resmi akan diumumkan Desember 2026.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan pungutan ekspor kelapa sawit dalam satuan dolar Amerika Serikat (AS). Pungutan tersebut merupakan biaya layanan untuk pemrosesan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta produk turunannya melalui platform DSI.
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony menyampaikan indikasi tarif pada forum Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali, Jumat, 13 November 2026. Ia menyebut biaya layanan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton.
“Secara arah, biaya DSI akan berada di satu digit dolar,” kata Luke, seperti dilansir Kontan pada 14 November 2026.
Lebih lanjut, Luke menyatakan angka final masih dalam pembahasan bersama pemegang saham. DSI berencana mengumumkan tarif resmi pada Desember 2026, sebelum mekanisme ekspor melalui platform tersebut berlaku penuh pada 1 Januari 2027.
Pungutan Ekspor Kelapa Sawit Dalam Dolar
Pungutan ekspor kelapa sawit melalui DSI akan dibebankan kepada eksportir sebagai imbalan atas layanan verifikasi dan pengelolaan ekspor. Layanan tersebut mencakup pemeriksaan dokumen, verifikasi harga, serta pengecekan volume komoditas yang akan dikirim ke luar negeri.
DSI menegaskan perusahaan ini bukan perantara jual beli atau broker yang mengambil margin perdagangan. Kepala Badan Pengelolaan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut DSI mengenakan biaya atas jasa pemeriksaan dan verifikasi ekspor.
Mekanisme ini akan berjalan melalui portal National Data Intelligence (NADI). Portal tersebut dirancang menjadi bagian dari tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk CPO, batu bara, dan ferroalloy.
Nilai perdagangan komoditas yang masuk dalam cakupan DSI pada tahap awal diperkirakan mencapai sekitar US$60 miliar. Dari jumlah tersebut, minyak sawit menjadi salah satu komoditas utama yang akan diproses melalui sistem baru.
Beban Eksportir Saat Ini
Kehadiran biaya layanan DSI menambah komponen biaya bagi eksportir sawit. Saat ini, pelaku usaha sudah menanggung pungutan ekspor, bea keluar, serta kewajiban memasok pasar domestik atau domestic market obligation (DMO).
Pada November 2026, total bea keluar dan pungutan ekspor CPO Indonesia tercatat US$246,36 per ton. Angka itu turun 20 persen dibandingkan Oktober yang mencapai US$308,27 per ton.
Kementerian Perdagangan menetapkan bea keluar November sebesar US$124 per ton. Sementara itu, pungutan ekspor CPO ditetapkan US$122,36 per ton, turun dari US$130,27 per ton pada Oktober.
Penurunan bea keluar dan pungutan ekspor memberi ruang tambahan bagi eksportir. Namun, tambahan biaya layanan DSI tetap menjadi sorotan karena industri menilai setiap komponen baru dapat memengaruhi margin serta daya saing produk sawit Indonesia.
Gapki Minta Tarif Tidak Memberatkan
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah menetapkan biaya layanan DSI secara hati-hati. Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai tarif yang terlalu besar berpotensi menekan harga CPO di dalam negeri.
“Jangan sampai terlalu besar, yang justru nanti CPO dalam negeri akan tertekan,” ujar Eddy, seperti dikutip Tempo pada 6 November 2026.
Eddy menambahkan bahwa eksportir belum mengusulkan angka tertentu. Namun, asosiasi tersebut telah menyampaikan agar kebijakan biaya layanan tidak menambah beban berat bagi pelaku usaha dan petani sawit.
Gapki juga menyoroti istilah “satu digit dolar” yang masih perlu diperjelas. Dalam skala ekspor besar, selisih antara US$1 per ton dan US$9 per ton dapat menghasilkan dampak finansial yang signifikan bagi perusahaan.
Dampak Bagi Industri Sawit
Bagi eksportir, pungutan ekspor kelapa sawit melalui DSI berpotensi meningkatkan kepastian proses administrasi. Verifikasi harga dan volume dapat mengurangi risiko perbedaan data serta memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis.
Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada besaran tarif, transparansi mekanisme, dan kecepatan proses persetujuan ekspor. Jika biaya layanan tetap rendah dan proses berjalan efisien, dampak terhadap industri diperkirakan terkendali.
Sebaliknya, tarif tinggi dapat menambah beban eksportir yang telah menanggung pungutan ekspor, bea keluar, dan DMO. Kondisi itu berpotensi menekan margin usaha, mengurangi daya saing CPO Indonesia, serta berdampak pada harga serapan di pasar domestik.
DSI menyatakan akan terus membuka ruang dialog bersama Gapki, termasuk setelah kebijakan mulai diterapkan. Evaluasi dan penyempurnaan mekanisme diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara tata kelola ekspor, kepentingan industri, dan perlindungan petani sawit.
Sampai tarif resmi diumumkan Desember 2026, pelaku industri akan terus memantau besaran pungutan ekspor kelapa sawit melalui DSI. Keputusan tersebut akan menjadi penentu utama apakah mekanisme baru ini memberikan kepastian tanpa membebani rantai pasok sawit nasional.