Progres gedung DPR di IKN tercatat 21,91 persen untuk DPR I dan 21,66 persen untuk DPR II per November 2026. Otorita IKN menyatakan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif masih sesuai target menuju ibu kota politik 2028.
Angka itu mencuat setelah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau lapangan pada Kamis, 12 November 2026. Rombongan menyambangi Gedung Sidang Paripurna dan Gedung Mahkamah Agung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Nusantara. Mereka juga mengecek lahan investasi swasta dan kolam retensi. Otorita IKN merilis rincian data konstruksinya pada Selasa, 17 November 2026.
Rincian Progres Gedung DPR, MPR, dan DPD di Kawasan Legislatif
Otorita IKN membagi data kawasan legislatif ke dalam lima gedung. Gedung MPR RI memimpin dengan progres 24,33 persen. Posisi kedua diisi Gedung DPD RI dengan 22,75 persen. Adapun DPR I mencapai 21,91 persen dan DPR II 21,66 persen. Gedung Sidang Paripurna berada paling bawah dengan 20,25 persen.
Pekerjaan jalan justru melaju lebih jauh. Jalan kawasan legislatif sudah menyentuh 41,49 persen. Jika gedung dan jalan dirata-rata, kawasan legislatif mencapai 25,40 persen. Gedung Paripurna kelak menampung hingga 1.579 orang, menurut laporan Antara sebelumnya.
Kawasan Yudikatif Melaju Lebih Cepat dari Legislatif
Kawasan yudikatif mencatat rata-rata progres 32,83 persen. Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan memimpin dengan 26,52 persen, tertinggi di antara seluruh gedung. Di posisi berikutnya ada Gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial dengan 25,27 persen. Jalan kawasan ini mengerek rata-rata karena progresnya 46,69 persen.
Lonjakan paling terasa terlihat pada gedung MK dan KY. Katadata mencatat progresnya baru 12,41 persen pada akhir Juli 2026. Dalam sekitar tiga setengah bulan, angka itu naik lebih dari dua kali lipat.
Progres Gedung DPR di IKN Naik Sejak September
Perbandingan dengan rilis sebelumnya menunjukkan tren positif. Media Indonesia mencatat DPR I 16,58 persen, DPR II 16,29 persen, dan DPD 15,16 persen per 30 September 2026.
Pada pertengahan November, ketiganya naik menjadi 21,91 persen, 21,66 persen, dan 22,75 persen. Karena memakai dua rilis berbeda, perbandingan ini lebih tepat dibaca sebagai gambaran arah, bukan hitungan baku.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Aswin Grandiarto Sukahar menilai pekerjaan berjalan sesuai rencana. "Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target," kata Aswin dalam keterangannya. Otorita tetap menegaskan bahwa percepatan masih perlu agar sasaran akhir tahun terpenuhi.
Sisa Pekerjaan Menuju Ibu Kota Politik 2028
Angka 20 hingga 26 persen juga berarti sebagian besar pekerjaan fisik belum selesai. Gedung Mahkamah Agung, misalnya, masih menyisakan sekitar 73 persen pekerjaan. Waktu yang tersedia tidak panjang.
Tahap II berlangsung hingga 2027, sedangkan pemerintah mengincar Nusantara berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.
Kawasan eksekutif sudah rampung pada tahap pertama, mencakup kantor dan kediaman Presiden serta masjid. Basuki menyampaikan hal itu dalam konferensi pers pada 17 Agustus 2026.
Dengan begitu, gedung lembaga legislatif dan yudikatif menjadi pekerjaan utama berikutnya. Ketiga cabang kekuasaan itu nantinya berada dalam satu kawasan inti pemerintahan.
Otorita juga mencatat 43 dari 47 tower rumah susun ASN rampung hingga semester I 2026. Hunian itu menopang kebutuhan pekerja lembaga negara kelak.
Dasar hukumnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Tahap II pembangunan IKN periode 2025–2029. Katadata mencatat alokasi anggaran sekitar Rp48,8 triliun untuk periode itu.
Sebagian besar dana mengalir ke gedung parlemen, lembaga yudikatif, dan infrastruktur penunjang. Basuki menegaskan prinsip kerja timnya pada Juli lalu. "Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman," ujarnya.
Secara keseluruhan, gedung DPR dan lembaga tinggi lain di IKN bergerak di kisaran 20–26 persen. Pekerjaan jalan melaju jauh di depan. Otorita menyebut jadwal masih sesuai target, tetapi tantangan terbesar ada pada sisa pekerjaan gedung utama. Angka dalam artikel ini berlaku per 21 November 2026 dan bisa berubah mengikuti pembaruan Otorita IKN.