BSU 2026 sebesar Rp900 ribu disiapkan untuk pekerja yang memenuhi ketentuan pemerintah. Bantuan tersebut mencakup periode Oktober hingga Desember dan direncanakan cair sekaligus pada November–Desember 2026, meski tanggal masuk rekening setiap penerima belum ditetapkan.
Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah kembali menjadi perhatian pekerja menjelang akhir tahun. Pemerintah kini telah memiliki dasar aturan terbaru setelah Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Peraturan tersebut ditetapkan sekaligus diundangkan pada 28 Oktober 2026. Dokumen dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemnaker mencatat aturan itu sebagai perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur persyaratan penerima, batas upah, serta besaran bantuan.
BSU 2026 Rp900 Ribu Dibayarkan Sekaligus
Dalam ketentuan terbaru, pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Periode yang dihitung meliputi Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan skema tersebut, pekerja yang lolos sebagai penerima akan memperoleh total Rp900 ribu.
Informasi yang disampaikan Kemnaker menyebut penyaluran direncanakan berlangsung pada November hingga Desember 2026. Pemerintah menyiapkan pembayaran sekaligus untuk seluruh periode bantuan, bukan transfer terpisah setiap bulan.
Meski demikian, pekerja perlu membedakan jadwal rencana dengan tanggal pencairan yang sudah pasti. Hingga 1 November 2026, belum ada rincian tanggal penyaluran untuk setiap kelompok penerima atau kepastian kapan dana masuk ke rekening masing-masing pekerja.
ANTARA News sebelumnya melaporkan bahwa rencana BSU kuartal IV disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 30 September 2026. Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Syarat Penerima Mengacu pada Permenaker Terbaru
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 menetapkan sejumlah kriteria bagi pekerja atau buruh yang dapat menerima bantuan. Ketentuan ini menjadi acuan utama, sehingga pekerja sebaiknya tidak hanya mengandalkan syarat dari program tahun sebelumnya.
Penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan. Mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Dari sisi penghasilan, upah pekerja paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja. Perhitungan mengacu pada penghasilan terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponennya meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Ada penyesuaian untuk pekerja di daerah dengan upah minimum kabupaten/kota yang lebih tinggi dari Rp3,5 juta. Dalam kondisi tersebut, batas upah mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Jika suatu daerah tidak menetapkan UMK, pemerintah menggunakan UMP dengan mekanisme pembulatan sesuai aturan.
Namun, bantuan ini tidak diberikan kepada aparatur sipil negara, prajurit TNI, maupun anggota Polri. Pemenuhan syarat administratif juga tidak otomatis berarti seseorang langsung menerima dana. Data calon penerima tetap perlu melalui proses verifikasi sesuai mekanisme pemerintah.
Kemnaker Siapkan Data dan Mekanisme Penyaluran
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa program ini ditujukan untuk membantu daya beli pekerja sekaligus menjaga aktivitas ekonomi. Dalam keterangan melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker pada 31 Oktober 2026, ia menyatakan, “Pemerintah ingin memastikan kebijakan ini dapat membantu pekerja/buruh memenuhi kebutuhan hidupnya.”
Pernyataan tersebut menegaskan tujuan bantuan, tetapi bukan pengumuman bahwa seluruh calon penerima sudah ditetapkan. Kemnaker masih perlu memastikan kesesuaian data pekerja, kepesertaan jaminan sosial, serta kesiapan proses penyaluran.
Penyaluran direncanakan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Kanal tersebut memungkinkan bantuan menjangkau pekerja sesuai data dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Penerima perlu menunggu petunjuk teknis mengenai jalur pencairan yang berlaku bagi masing-masing orang.
Cara Memantau Status BSU 2026 dengan Aman
Pekerja dapat mengikuti perkembangan program melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan portal Bantuan Subsidi Upah di bsu.kemnaker.go.id. Namun, laman tersebut masih menampilkan informasi program BSU 2025 pada saat penelusuran. Karena itu, pekerja sebaiknya tidak menganggap tampilan atau fitur lama sebagai bukti bahwa status penerima 2026 sudah tersedia.
Pastikan informasi mengenai pembukaan pengecekan, tahapan verifikasi, dan pencairan berasal dari pengumuman pemerintah. Jangan memasukkan NIK, nomor rekening, kata sandi, atau kode OTP ke tautan yang dibagikan melalui pesan pribadi dan akun tidak terverifikasi.
Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya juga mengklarifikasi beredarnya tautan palsu yang mengatasnamakan pencairan BSU. Modus semacam itu dapat meminta data pribadi dengan iming-iming bantuan. Masyarakat perlu memeriksa alamat situs dan menghindari formulir yang tidak berasal dari kanal resmi.
Dengan terbitnya Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, dasar aturan BSU kini telah tersedia. Pekerja yang memenuhi kriteria berpeluang memperoleh Rp900 ribu untuk tiga bulan, tetapi tetap perlu menunggu proses verifikasi dan pengumuman teknis. Sampai ada jadwal individual yang diumumkan, rencana pencairan November–Desember tidak boleh dianggap sebagai jaminan dana langsung masuk pada tanggal tertentu.
