Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi mengatur cuti haid maksimal dua hari bagi pekerja perempuan yang merasa sakit. Aturan ini juga membatasi PKWT paling lama empat tahun sebagai bagian dari perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat.
Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026. Beleid ini mencabut UU Ketenagakerjaan lama dan sejumlah ketentuan di UU Cipta Kerja. Salah satu poin yang paling banyak dibicarakan adalah perlindungan khusus bagi pekerja perempuan, termasuk hak tidak bekerja saat haid.
Pasal 120 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa pekerja perempuan yang merasakan sakit pada masa haid dan memberitahukan kepada pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama dua hari. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Lebih jauh, Pasal 149 ayat (2) huruf b menjamin bahwa kewajiban membayar upah tetap berlaku selama pekerja perempuan tidak dapat bekerja karena sakit haid paling lama dua hari. Perusahaan tidak boleh memotong gaji hanya karena alasan tersebut. Aturan ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan praktik di lapangan yang selama ini sering mempersulit pekerja perempuan.
Cuti Haid Pekerja Perempuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Banyak pekerja perempuan selama ini kesulitan mengambil istirahat saat haid karena takut dianggap tidak profesional atau khawatir gaji dipotong. UU baru ini menutup celah tersebut. Cukup dengan pemberitahuan, hak istirahat maksimal dua hari sudah dilindungi undang-undang.
Pelaksanaan di perusahaan tetap memerlukan kesepakatan internal. Beberapa perusahaan mungkin meminta surat keterangan dokter, sementara yang lain cukup pemberitahuan tertulis. Yang penting, upah tetap dibayar penuh. Aturan ini sejalan dengan upaya memperkuat perlindungan kesehatan reproduksi pekerja perempuan di tempat kerja.
Selain cuti haid, UU yang sama juga mengatur cuti melahirkan minimal tiga bulan pertama. Cuti tersebut dapat diperpanjang hingga tiga bulan berikutnya jika ada kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat dokter. Pekerja yang mengalami keguguran berhak istirahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan medis.
Suami pekerja juga mendapatkan hak cuti pendampingan istri melahirkan selama dua hari dan dapat diperpanjang hingga tiga hari. Perusahaan diwajibkan menyediakan fasilitas laktasi. Semua ketentuan ini memperkuat posisi pekerja perempuan dalam hubungan industrial.
Batas Maksimal PKWT Empat Tahun
Di sisi lain, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga memperketat aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Pasal 82 mengatur jangka waktu PKWT paling lama dua tahun. Perpanjangan hanya diperbolehkan dua kali, masing-masing maksimal satu tahun. Total durasi kontrak tidak boleh melebihi empat tahun.
Aturan ini berbeda dengan praktik sebelumnya yang sering membiarkan kontrak berulang tanpa batas yang jelas. Sekarang, setelah batas maksimal tercapai, perusahaan harus mengangkat pekerja menjadi PKWTT atau mengakhiri hubungan kerja sesuai ketentuan. Perubahan ini diharapkan mengurangi praktik kontrak berantai yang merugikan pekerja.
Pemberitahuan perpanjangan PKWT harus disampaikan paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir. Perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dicatatkan. Tidak ada masa percobaan dalam skema PKWT menurut ketentuan baru ini.
Selain itu, penggunaan tenaga alih daya atau outsourcing juga dipersempit. Perusahaan hanya boleh menyerahkan pekerjaan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi utama. Jika melanggar, status pekerja outsourcing dapat berubah menjadi pekerja tetap di perusahaan pemberi kerja.
Dampak bagi Dunia Usaha dan Pekerja
Bagi dunia usaha, aturan baru ini menuntut penyesuaian internal. Perusahaan perlu meninjau ulang perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan praktik pengelolaan SDM. Beberapa pengusaha menilai batas PKWT empat tahun memberikan kepastian, meski mengurangi fleksibilitas dalam rekrutmen jangka pendek.
Dari sisi pekerja, kepastian hukum meningkat. Hak cuti haid yang sebelumnya sering diabaikan kini memiliki dasar yang kuat. Upah tetap terjamin selama istirahat tersebut. Hal ini sejalan dengan semangat perlindungan tenaga kerja yang lebih berkeadilan.
Data dari berbagai laporan media pada 9 dan 10 November 2026 menunjukkan bahwa isu cuti haid dan batasan PKWT menjadi sorotan utama setelah naskah UU diunggah di situs resmi JDIH. Banyak pihak menilai aturan ini menjawab sebagian tuntutan serikat pekerja yang sudah lama disuarakan.
Pemerintah memberikan masa transisi hingga satu tahun untuk penyusunan peraturan pelaksana. Semua aturan turunan diharapkan selesai paling lambat 28 Oktober 2027. Selama masa transisi, ketentuan yang tidak bertentangan dengan UU baru tetap berlaku.
Sebagai catatan, pelaksanaan di lapangan masih bergantung pada kesadaran pemberi kerja dan pengawasan pemerintah. Pekerja disarankan memahami isi perjanjian kerja masing-masing dan tidak ragu menggunakan hak yang sudah dijamin undang-undang.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 menandai babak baru dalam hubungan industrial di Indonesia. Perlindungan terhadap pekerja perempuan melalui cuti haid dua hari dan pembatasan PKWT menjadi bagian penting dari upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan usaha dan hak pekerja. Implementasi yang konsisten akan menentukan keberhasilan aturan ini ke depan.