EKBIS

Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2 Persen, Suahasil Sebut Wajib Pajak Pahlawan Negara

penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen
penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen

Penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen hingga Oktober 2026 menjadi Rp1.796,8 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut wajib pajak sebagai pahlawan penerimaan negara.

Penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen secara tahunan hingga 31 Oktober 2026. Kementerian Keuangan mencatat realisasinya mencapai Rp1.796,8 triliun, atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi masyarakat dan pelaku usaha yang telah menunaikan kewajiban perpajakannya. Ia menilai setiap pembayaran pajak berperan langsung dalam membiayai belanja negara serta program pembangunan.

“Seluruh wajib pajak yang menunaikan pembayaran pajaknya adalah para pahlawan penerimaan negara,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2026 di Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Pernyataan itu disampaikan di tengah capaian penerimaan pajak yang tumbuh kuat. Dibandingkan periode Januari–Oktober 2025 sebesar Rp1.459 triliun, realisasi tahun ini naik Rp337,8 triliun.

Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2 Persen

Pertumbuhan penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen didorong oleh tiga komponen utama. Pertama, Pajak Penghasilan nonmigas mencapai Rp893,10 triliun dan tumbuh 16,6 persen.

Kedua, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mencapai Rp793,55 triliun. Komponen ini naik 39,1 persen, tertinggi dibandingkan jenis pajak lainnya.

Ketiga, PPh migas tercatat Rp48,88 triliun atau tumbuh 84,7 persen. Kenaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya harga minyak bumi sepanjang periode pelaporan.

Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan aktivitas ekonomi yang lebih hidup. Konsumsi masyarakat, kegiatan usaha, serta perbaikan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax turut mendukung kinerja tersebut.

“Aktivitas ekonomi meningkat, maka penerimaan pajak meningkat,” ujar Suahasil, seperti dilansir sejumlah media nasional.

PPN Jadi Mesin Utama

PPN dan PPnBM menjadi penopang dominan pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini. Realisasinya mencapai Rp793,55 triliun, hanya terpaut sekitar Rp99,55 triliun dari PPh nonmigas.

Angka tersebut menunjukkan konsumsi domestik masih menjadi motor penting bagi kas negara. Belanja masyarakat atas barang dan jasa berdampak langsung pada penerimaan pajak dari transaksi harian.

Di sisi lain, PPh nonmigas tetap menjadi sumber penerimaan terbesar. Sektor usaha, penghasilan karyawan, dan aktivitas korporasi berkontribusi melalui pembayaran pajak penghasilan.

Pemerintah juga mencatat penerimaan dari perdagangan melalui sistem elektronik serta aktivitas ekonomi digital mencapai Rp14,1 triliun. Angka tersebut mencakup PPh dan PPN.

Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pajak berjalan beriringan. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk menutup target akhir tahun.

Target Tersisa Rp514 Triliun

Meski tumbuh 23,2 persen, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 76,2 persen dari target APBN 2026. Artinya, negara masih perlu menghimpun sekitar Rp514 triliun pada November dan Desember 2026.

Suahasil menyatakan dana tambahan tersebut akan digunakan untuk belanja negara. Pemerintah membutuhkan penerimaan yang memadai agar program pembangunan dan layanan publik tetap berjalan.

“Rp514 triliun dipakai untuk apa? Untuk belanja negara,” ujar Suahasil.

Direktorat Jenderal Pajak ditargetkan menggenjot penerimaan dari sektor kontributor utama. Sektor tersebut mencakup perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.

Upaya optimasi juga berfokus pada penguatan administrasi perpajakan. Coretax diproyeksikan membantu mempermudah pemenuhan kewajiban pajak serta meningkatkan pengawasan atas transaksi ekonomi.

Wajib Pajak Pahlawan Negara

Suahasil menegaskan bahwa wajib pajak bukan sekadar penyumbang angka dalam laporan fiskal. Kontribusi mereka menjadi fondasi bagi pembiayaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih dari kami Kementerian Keuangan,” ujarnya kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah membayar pajak.

Apresiasi tersebut menegaskan posisi wajib pajak dalam sistem APBN. Setiap rupiah yang dibayarkan berpotensi berubah menjadi jalan, sekolah, layanan publik, maupun bantuan sosial.

Bagi pelaku usaha, kinerja penerimaan pajak ini juga menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi masih memiliki momentum. Peningkatan PPN dan PPnBM menunjukkan perputaran transaksi yang relatif kuat.

Bagi pekerja dan rumah tangga, pertumbuhan penerimaan pajak perlu diikuti pengelolaan anggaran negara yang transparan. Pembayaran pajak akan lebih bermakna apabila belanja negara tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Hingga akhir tahun, fokus pemerintah adalah menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat kepatuhan pajak, dan menutup selisih target Rp514 triliun. Capaian penerimaan pajak tumbuh 23,2 persen menjadi modal awal, tetapi dua bulan terakhir 2026 tetap menjadi penentu.