Pemprov Jawa Tengah mendorong perluasan BPJS Kesehatan melalui JKN bagi guru ngaji, marbot masjid, dan kelompok masyarakat rentan. Potensi anggaran Rp1,7 miliar disiapkan untuk memperluas perlindungan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama BPJS Kesehatan sedang mengupayakan perluasan jaminan kesehatan bagi guru ngaji dan marbot masjid. Langkah itu dibahas dalam audiensi antara Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dan Direktur Perencanaan serta Pengembangan BPJS Kesehatan Sutopo Patria Jati di Semarang, Senin, 9 November 2026.
Perluasan BPJS Kesehatan ini diarahkan pada kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema perlindungan pemerintah. Selain guru ngaji dan marbot, pemerintah provinsi juga mempertimbangkan kelompok masyarakat rentan lain yang membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan.
BPJS Kesehatan Melalui JKN
Perlindungan yang diusulkan tetap berada dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah berupaya memastikan guru ngaji, guru agama, dan marbot masjid dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih terjamin.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Sutopo Patria Jati, menyatakan masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum tercakup dalam skema bantuan pemerintah. Ia menilai guru ngaji dan marbot memiliki peran penting dalam kehidupan sosial serta keagamaan masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu dibantu dari berbagai pihak dan sumber yang ada, terutama masyarakat, lembaga filantropi, maupun CSR,” ujar Sutopo Patria Jati dalam audiensi tersebut.
Sutopo juga menekankan perlunya pemetaan ulang penerima manfaat. Menurutnya, pemetaan itu penting agar jaminan kesehatan benar-benar menjangkau warga yang selama ini belum terlindungi.
Potensi Anggaran Rp1,7 Miliar
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab menjelaskan bahwa Pemprov Jateng menyiapkan pembiayaan melalui dua skema, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
Dari evaluasi pembiayaan, terdapat peluang pengalihan anggaran pada skema PBPU. Peluang itu muncul setelah kebutuhan pembiayaan sejumlah kelompok peserta menurun, termasuk penerima perlindungan kesehatan selama masa pandemi Covid-19. [4]
Zulfachmi menyebut terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp1,7 miliar. Dana tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi kelompok yang belum terakomodasi, termasuk guru ngaji dan marbot masjid.
Namun, perluasan ini masih berada pada tahap pengupayaan. Pemprov Jateng belum menyebutkan jumlah penerima manfaat, mekanisme pendaftaran, maupun tanggal pasti pelaksanaan program bagi guru ngaji dan marbot.
Komitmen Pemprov Jateng
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi atas upaya perluasan perlindungan kesehatan bagi pekerja sosial dan keagamaan. Ia menegaskan Pemprov Jateng berkomitmen mengupayakan agar guru ngaji dan marbot masjid memperoleh jaminan kesehatan melalui JKN.
Langkah ini dinilai penting karena guru ngaji dan marbot kerap menjadi ujung tombak layanan keagamaan di tingkat komunitas. Mereka juga berperan dalam pendampingan masyarakat, pendidikan agama, serta kegiatan sosial di lingkungan masjid dan majelis taklim.
Perluasan BPJS Kesehatan diharapkan membuat cakupan perlindungan kesehatan lebih inklusif. Artinya, perlindungan tidak hanya diberikan kepada warga yang telah terdata dalam program bantuan, tetapi juga menjangkau pekerja sosial dan keagamaan yang belum memiliki akses serupa.
Pentingnya Gotong Royong
BPJS Kesehatan menilai keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Kondisi fiskal pemerintah daerah yang menghadapi sejumlah tantangan membuat dukungan masyarakat, lembaga filantropi, dan dunia usaha menjadi bagian penting dari skema perluasan.
Kolaborasi antara Pemprov Jateng dan BPJS Kesehatan diharapkan mampu memperluas akses layanan kesehatan yang lebih merata. Pemerintah daerah juga menargetkan program ini dapat menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bagi guru ngaji dan marbot di Jawa Tengah, rencana ini menjadi kabar penting. Jika skema perluasan BPJS Kesehatan tersebut terealisasi, kelompok yang selama ini belum seluruhnya terlindungi dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih pasti melalui program JKN.