Nasional

Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 22 Ribu Tanda Tangan

petisi buka ijazah anggota DPR
petisi buka ijazah anggota DPR

Petisi buka ijazah anggota DPR di Change.org diteken 22.098 orang hingga Selasa (17/11/2026) pukul 14.29 WIB. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan data pendidikan caleg sudah terbuka di KPU.

Desakan transparansi itu menambah panas isu ijazah pejabat publik yang belum reda sepekan terakhir. Pimpinan DPR menjawab dengan merujuk ke KPU, sementara pendukung petisi menuntut keterbukaan yang lebih luas. Berikut ringkasan data per 17 November 2026.

Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Menembus 22 Ribu Tanda Tangan

Warganet bernama Farida Octavia membuat petisi tersebut di Change.org pada Kamis, 12 November 2026, menurut Viva. Dukungan terus naik. Suara.com mencatat lebih dari 17 ribu tanda tangan pada Minggu (15/11/2026). Dua hari kemudian, CNN Indonesia menghitung 22.098 penanda tangan pada Selasa sore.

Petisi serupa bertajuk “Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR” juga beredar di Petisionline.com. Wartakota Live melaporkan petisi itu mengumpulkan 76.897 tanda tangan pada Selasa. Jika digabung dengan Change.org, total dukungan mendekati 98 ribu. Angka ini terus bergerak, sehingga pembaca perlu memeriksa langsung laman petisi.

Tiga Tuntutan Farida Octavia kepada DPR dan KPU

Isi petisi mencakup tiga tuntutan. Farida meminta pimpinan DPR mewajibkan transparansi rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota. Ia juga mendesak KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang secara independen. Tuntutan terakhir meminta anggota dewan membuka ijazah secara sukarela demi memulihkan kepercayaan publik.

Cakupan keterbukaan yang diminta cukup luas. Farida menulis agar dokumen dibuka “mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik”, seperti dikutip dari change.

Gerakan ini muncul tak lama setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Polemik ijazah SMA menjadi latar pengunduran itu. Antara melaporkan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri Gibran. Mahkamah Agung, di sisi lain, menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA-nya tidak sah.

Respons Dasco, Saan Mustopa, dan Komisi X

Dasco menanggapi petisi saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menyebut data pencalonan anggota DPR bersifat terbuka di KPU, menurut TribunWow. JawaPos mencatat Dasco menyatakan latar belakang caleg bisa diakses melalui lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Viva memberi catatan penting. Dasco tidak menyampaikan kebijakan baru DPR untuk membuka seluruh ijazah anggota yang sedang menjabat. Ia juga tidak menyinggung verifikasi ulang seperti permintaan petisi.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan arah serupa. Liputan6 melaporkan, Saan menyebut latar belakang pendidikan wakil rakyat bisa ditelusuri lewat data di DPR maupun KPU.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai desakan itu wajar sebagai bentuk akuntabilitas. Namun ia menegaskan urusan keabsahan ijazah calon “merupakan kewenangan KPU” sesuai peraturan perundang-undangan. Pernyataan itu di sampaikan pada Selasa (17/11/2026).

Syarat Anggota DPR dalam UU Pemilu

Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat bakal calon anggota DPR. Calon minimal berusia 21 tahun dan berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Calon juga wajib sehat jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika.

Dokumen pencalonan harus menyertakan bukti kelulusan pendidikan terakhir. Bentuknya berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi satuan pendidikan. Lalu Hadrian menyebut pemeriksaan dokumen semacam ini menjadi bagian dari tahapan yang dijalankan KPU.

Syarat pendidikan itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. RM.id melaporkan MK menolak gugatan perkara Nomor 124/PUU-XXIV/2026 yang meminta caleg minimal lulusan S2. Dengan begitu, batas SMA tetap berlaku sebagai standar saat ini.

Yang Perlu Dicermati Publik

Petisi bukan putusan hukum dan tidak otomatis mengubah aturan. DPR belum mengumumkan langkah baru. Sumber yang dihimpun sampai artikel ini disusun juga belum memuat tanggapan resmi KPU. Publik tetap bisa menelusuri riwayat pendidikan caleg lewat data yang tersedia di KPU dan DPR.

Perdebatan ini menyentuh soal kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Data terbuka di KPU menjawab sebagian tuntutan, tetapi petisi menginginkan audit yang independen. Perkembangan berikutnya bergantung pada sikap KPU, pimpinan DPR, dan para anggota dewan.

Petisi buka ijazah anggota DPR kini menjadi ujian transparansi bagi parlemen. Pimpinan DPR sama-sama merujuk ke KPU, sedangkan pendukung petisi menuntut keterbukaan yang lebih jauh. Publik menanti apakah dukungan hampir 100 ribu tanda tangan itu berujung pada langkah konkret.