Nasional

RUU Perampasan Aset Diputus Hari Ini, 18 Tahun Menunggu

Ketua Komisi III, Habiburokhman
Ketua Komisi III, Habiburokhman

DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-13 pada Kamis (19/11/2026) dengan agenda tunggal mengambil keputusan tingkat II atas RUU Perampasan Aset. Delapan fraksi dan pemerintah sudah setuju di tingkat I, jadi aturan yang dinanti sejak 2008 tinggal menunggu palu.

Sidang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dijadwalkan mulai pukul 09.30 WIB. Habiburokhman, Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU, memastikan jadwal itu kepada wartawan pada Kamis pagi. Ia menyebut proses ini sebagai "penantian rakyat yang sudah 18 tahun".

Tingkat I Rampung dengan 397 DIM dan 87 RDPU

Komisi III DPR dan pemerintah menuntaskan pembicaraan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Panja lebih dulu menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah sebelum rapat kerja mengambil keputusan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat itu dan mengetuk palu setelah mendengar pandangan mini delapan fraksi. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mewakili pemerintah dan menyatakan setuju meneruskan RUU ke paripurna.

CNN Indonesia melaporkan seluruh fraksi menyetujui RUU tanpa catatan. Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengingatkan bahwa pembahasan ini sudah dimulai sejak 2008. Menurut ANTARA, Dasco menegaskan Komisi III telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum untuk menyerap aspirasi.

Isi RUU Perampasan Aset: Sasaran dan Mekanisme

Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan dalam laporan Panja. Intinya, RUU ini mengatur hukum acara perampasan aset tanpa putusan pidana dengan pembagian kewenangan yang jelas. Badan khusus bentukan Presiden Prabowo Subianto akan mengawasi perampasan sekaligus mengelola aset.

Berikut garis besar yang paling disorot publik:

  • Perampasan tanpa putusan pidana, tetapi tetap lewat pengadilan sesuai permintaan DPR.
  • Cakupan meluas ke korupsi, narkoba, terorisme, serta penipuan berbasis teknologi informasi.
  • Korban investasi bodong berpeluang menerima ganti rugi dari penjualan aset pelaku.
  • Pengelolaan aset memakai sistem teknologi informasi terintegrasi dengan pengawasan berkala.

Soal korban investasi bodong, Habiburokhman menegaskan "para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian" lewat penjualan aset pelaku. CNBC Indonesia mencatat pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).

Kompas menyebut Pasal 4 draf yang disepakati Komisi III memuat daftar tindak pidana yang menjadi lingkup perampasan aset. AFU.ID melaporkan pelanggaran pajak tidak masuk dalam cakupan tersebut.

Catatan Kritis: Draf Belum Terbuka dan Kewenangan Luas

Kalangan masyarakat sipil belum sepenuhnya lega. YLBHI menelaah draf Timus-Timsin tertanggal 16 November 2026 dan menilai jaminan perlindungan belum cukup menyeimbangkan luasnya kewenangan negara. Kewenangan itu meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, hingga penyitaan, menurut laporan AFU.ID.

IDN Times mencatat draf setebal 74 pasal dan 40 halaman itu belum dibuka ke publik. Salinan yang beredar tidak berasal dari situs resmi DPR. Zaenur, yang menelaah draf tersebut, menilai aset hasil kejahatan sebelum 19 November 2026 tidak bisa disentuh aparat.

Habiburokhman membantah kekhawatiran penyalahgunaan itu. Menurut dia, RUU sudah diproteksi agar tidak menjadi alat kekuasaan maupun alat pemerasan aparat. Kompas menambahkan, mekanisme in rem, hak pihak ketiga, dan pengawasan aparat menjadi poin yang paling banyak dicermati.

Jejak Panjang Sejak 2008 hingga Paripurna

Suara.com mencatat kajian awal PPATK pada 2008–2012 menjadi cikal bakal RUU ini. Rancangan tersebut masuk Prolegnas jangka menengah pada 2015, lalu draf kedua rampung pada 2019. Surat presiden Mei 2023 tidak membuahkan pembahasan hingga pemerintahan Jokowi berakhir pada Oktober 2024.

DPR kembali menggarapnya setelah memasukkan RUU ini ke Prolegnas Prioritas 2025–2026 pada September 2025. Komisi III mulai membahas draf dan naskah akademik pada Januari 2026. Rapat paripurna menetapkan RUU itu sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026.

Ketua DPR Puan Maharani saat itu menargetkan keputusan paling lambat 15 Desember.

Apa yang Perlu Dipantau Setelah Palu Diketuk

Jika paripurna menyetujui, UU ini menjadi dasar hukum baru bagi negara untuk menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan. Ujian berikutnya ada pada aturan turunan, pembentukan badan pengelola, dan pengawasan terhadap hak pihak ketiga.

Bagi warga, aturan ini relevan karena menyasar penipuan berbasis teknologi dan investasi bodong yang kerap menjerat masyarakat luas. Data dalam artikel ini mengacu pada laporan media per Kamis (19/11/2026) pagi. Redaksi akan memperbarui artikel setelah hasil resmi rapat paripurna diumumkan.