Bursa cawapres pengganti Gibran mulai mengemuka setelah sejumlah nama dari PDIP dan Gerindra disebut dalam pembicaraan politik. Namun, sampai 14 November 2026, Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Perhatian publik tertuju pada pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026.
Nama Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah tokoh Gerindra ikut diperbincangkan. Daftar itu masih berupa wacana, bukan pencalonan resmi.
Bursa cawapres pengganti Gibran diisi lintas partai
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut delapan tokoh yang dinilainya dapat menjadi bahan pertimbangan. Dari PDIP, ia menyebut Puan Maharani. Sementara itu, Golkar memiliki nama Bahlil Lahadalia.
Doli juga menyebut tiga figur Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Daftar itu turut memuat Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat.
Menurut Doli, para tokoh tersebut memiliki pengalaman panjang dalam politik dan pemerintahan. Meski menyampaikan daftar, Golkar menegaskan keputusan akhir tetap berada pada Presiden Prabowo.
Nama Pramono Anung juga muncul dalam pemberitaan mengenai figur PDIP yang diperbincangkan. Namun, Pramono tidak termasuk delapan nama yang disebut Doli dalam daftar tersebut. Pembedaan ini penting agar wacana publik tidak berubah menjadi klaim pencalonan resmi.
Sikap PDIP: keputusan strategis di tangan Megawati
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menghormati mekanisme konstitusi. Ia juga menegaskan keputusan strategis partai berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum,” kata Hasto, sebagaimana diberitakan ANTARA pada Sabtu, 14 November 2026.
Hasto menyebut Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR. Ia berharap figur terpilih mampu menjawab persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pernyataan itu belum berarti PDIP mengajukan Puan atau Pramono. Hasto justru menggarisbawahi bahwa sikap politik strategis partai menunggu keputusan Megawati.
MPR siapkan pemilihan pada 2 Desember 2026
Di sisi kelembagaan, MPR telah menetapkan sidang paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan itu setelah rapat gabungan pimpinan MPR, fraksi, dan kelompok DPD.
MPR juga akan meminta Presiden menyampaikan dua nama calon. Menurut keterangan resmi MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan tersebut. Tim verifikasi beranggotakan 36 orang akan memeriksa persyaratan para calon.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih wakil presiden ketika jabatan itu kosong, dari dua calon yang diusulkan Presiden. Konstitusi menetapkan sidang berlangsung paling lambat 60 hari.
Dengan demikian, nama-nama yang beredar masih harus melewati proses pengusulan dan verifikasi. Publik perlu membedakan aspirasi partai, spekulasi politik, serta keputusan resmi lembaga negara.
Keputusan akhir belum diumumkan
Hingga Sabtu, 14 November 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai dua calon dari Presiden Prabowo. Pertemuan pemerintah dan pimpinan partai menjadi bagian dari komunikasi politik, tetapi belum menetapkan sosok pengganti.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada usulan Presiden dan tahapan MPR. Karena itu, Puan, Pramono, Dasco, Sugiono, maupun Muzani masih perlu disebut sebagai nama yang diperbincangkan, bukan calon terpilih. Kepastian baru muncul setelah proses konstitusional menghasilkan keputusan dalam sidang MPR.