Teknologi

Komdigi Siap Buka Data Moderasi Konten Karhutla, 74% Dipertanyakan

moderasi konten karhutla Komdigi
moderasi konten karhutla Komdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital membuka peluang pencocokan data terkait laporan moderasi konten karhutla. Temuan 74 persen permintaan dari pemerintah menjadi sorotan utama di ruang digital saat ini.

Isu moderasi konten karhutla kembali menghangat setelah Remotivi dan SAFEnet merilis temuan terbaru. Kedua lembaga mencatat 127 konten mengalami moderasi sepanjang April hingga 8 November 2026. Sebanyak 94 konten atau 74 persen di antaranya disebut berasal dari permintaan Komdigi.

Dari total tersebut, 13 konten atau 10,2 persen membahas kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar kasus muncul pertengahan Oktober 2026 ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan. Platform X mencatat moderasi tertinggi dengan 56 konten, disusul Threads melalui pembatasan geolock.

Temuan Remotivi dan SAFEnet soal Moderasi Konten Karhutla

Laporan kedua lembaga menunjukkan lonjakan dibanding pemantauan sebelumnya. Pada 8 September 2026 hanya tercatat 73 konten dimoderasi. Jumlah permintaan dari Komdigi naik dari 66 menjadi 94 kasus.

Topik lain yang menonjol meliputi kritik terhadap Presiden Prabowo sebanyak 32 konten. Kritik pejabat dan pemerintahan juga mencapai 32 konten. Demonstrasi menyumbang 16 konten. Data ini dihimpun dari kanal pengaduan masyarakat yang dibuka Remotivi dan SAFEnet.

Beberapa contoh spesifik muncul di media sosial. Tiga cuitan di X mendapat notifikasi dugaan pelanggaran hukum atas permintaan Komdigi. Dua di antaranya mengkritik penanganan karhutla. Satu konten di Instagram dengan sampul foto Presiden Prabowo juga mengalami takedown.

Video investigasi ilmiah tentang lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara di Kalimantan Tengah sempat dihapus TikTok hanya 16 jam setelah diunggah. Kasus serupa menimpa unggahan Bupati Siak Afni Zulkifli soal penanaman pohon di lahan bekas karhutla.

Tanggapan Komdigi dan Tantangan Data

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini merespons temuan tersebut pada acara Ngopi Bareng, Jumat 13 November 2026. Ia menyatakan pihaknya menghargai kontrol publik yang dilakukan lembaga masyarakat sipil.

Data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka. Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja.

Mediodecci menekankan angka 74 persen perlu dibaca secara utuh. Angka tersebut merujuk pada 94 dari 127 kasus yang dikelola Remotivi dan SAFEnet. Komdigi mengaku belum mengetahui identitas pasti 94 kasus tersebut. Pengecekan internal berdasarkan periode tidak menemukan angka yang cocok.

Menurutnya, catatan Komdigi justru bisa lebih besar. Ia mengajak kedua lembaga melakukan pencocokan data secara terbuka. Langkah ini diharapkan menjadi bahan evaluasi internal bagi kementerian.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sempat menegaskan tidak ada permintaan penurunan konten khusus terkait karhutla. Pemerintah justru mendorong penyebaran informasi faktual mengenai kebakaran hutan melalui kanal resmi.

Mekanisme Moderasi Konten di Komdigi

Proses moderasi konten di Komdigi tidak berlangsung secara sewenang-wenang. Setiap laporan melalui tahap verifikasi data dan bukti pendukung terlebih dahulu. Sumber aduan bisa datang dari patroli siber, masyarakat, atau aparat penegak hukum.

Satu batch notifikasi kepada platform biasanya berisi 200 hingga 400 tautan. Platform memiliki ruang untuk memeriksa dan memberikan tanggapan. Tidak semua permintaan otomatis disetujui.

Konten dibagi menjadi kategori mendesak dan reguler. Kategori mendesak mencakup terorisme, pornografi anak, serta konten yang meresahkan ketertiban umum. Setelah perintah resmi keluar, platform wajib menindaklanjuti dalam empat jam untuk konten mendesak. Konten reguler mendapat batas waktu 24 jam.

Komdigi hanya berwenang memutus akses secara langsung terhadap konten perjudian online dan pornografi. Konten lain memerlukan koordinasi dengan instansi sektoral terkait. Kementerian menegaskan bukan lembaga sensor, melainkan pengatur tata kelola digital.

Saat ini Komdigi tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik. Langkah ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait transparansi pemutusan akses konten. Masyarakat diharapkan bisa mengetahui alasan di balik setiap pembatasan.

Remotivi dan SAFEnet mengundang Komdigi untuk uji publik pada 17 November 2026. Kedua lembaga meminta penjelasan terbuka mengenai kebijakan, transparansi, dan pertanggungjawaban moderasi konten kritis. Mereka menolak datang ke kantor kementerian dan menginginkan pertemuan di ruang publik.

Isu ini menyoroti ketegangan antara pengawasan ruang digital dan kebebasan berekspresi. Data yang berbeda antara lembaga pemantau dan pemerintah menunjukkan perlunya dialog yang lebih terbuka. Pencocokan data yang ditawarkan Komdigi menjadi langkah awal untuk memperjelas fakta di lapangan.

Publik kini menunggu hasil pencocokan tersebut. Transparansi data akan menentukan seberapa jauh kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme moderasi konten di Indonesia. Informasi faktual mengenai karhutla tetap penting sebagai masukan penanganan di lapangan.