EKBIS

Dana Iklim Norwegia Rp1,8 Triliun untuk Indonesia 2026

Hashim S. Djojohadikusumo
Hashim S. Djojohadikusumo

Dana iklim Norwegia senilai US$100 juta kembali mengalir ke Indonesia sebagai imbalan atas penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Pengumuman pada COP31 ini memperkuat kerja sama kedua negara, sekaligus menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pembiayaan lingkungan.

Pemerintah Norwegia mengumumkan Kontribusi Berbasis Hasil tahap kelima atau Results-Based Contribution (RBC) sebesar US$100 juta untuk Indonesia. Pengumuman berlangsung dalam pertemuan bilateral di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye, pada 12 November 2026. Pertemuan itu menjadi bagian dari Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31).

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan dana tersebut diberikan atas penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada 2020–2023. Dengan asumsi kurs Rp18.235 per dolar AS, nilainya sekitar Rp1,82 triliun.

Dana iklim Norwegia berbasis hasil penurunan emisi

Skema RBC mengaitkan pembayaran dengan hasil mitigasi yang telah terukur dan terverifikasi. Pada tahap kelima ini, Norwegia menetapkan pembayaran US$10 untuk setiap ton setara karbon dioksida (CO₂e). Tarif tersebut dua kali lipat dibandingkan empat tahap sebelumnya, yang menggunakan nilai US$5 per ton CO₂e.

Siaran resmi Kementerian Lingkungan Hidup pada 13 November 2026 mencatat Indonesia telah menerima US$216 juta melalui empat tahap sebelumnya. Pembayaran itu terkait penurunan emisi terverifikasi pada 2016–2017 hingga 2019–2020. Kontribusi terbaru merupakan dukungan berbasis kinerja, bukan pinjaman.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menyambut kontribusi tersebut. Ia menilai dukungan berkelanjutan menunjukkan kepercayaan terhadap hasil yang telah diverifikasi. “Dukungan yang berlanjut ini mencerminkan kepercayaan bersama dan komitmen kita untuk mengubah capaian yang telah terverifikasi menjadi aksi iklim yang berkelanjutan,” ujar Hashim dalam pertemuan bilateral tersebut.

Pengelolaan hutan dan akuntabilitas jadi pekerjaan berikutnya

Norwegia menyebut Indonesia berhasil menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan sekitar 270 juta ton CO₂ pada 2020–2023. Pemerintah Norwegia menyatakan pembayaran dilakukan untuk 10 juta ton dari pengurangan emisi tersebut. Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland mengapresiasi kemajuan Indonesia dalam menjaga hutan.

Tantangan berikutnya ialah menjaga hasil dan memastikan akuntabilitas dana. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan koordinasi lintas sektor, pengukuran, pelaporan, verifikasi emisi (MRV), serta pencatatan nasional. Sistem tersebut membantu mencegah penghitungan ganda atas satu hasil penurunan emisi.

Prioritasnya meliputi pengurangan deforestasi, perlindungan gambut dan mangrove, pemulihan ekosistem, serta pencegahan kebakaran. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan warga sekitar hutan perlu menjadi mitra konservasi dan memperoleh peluang meningkatkan penghidupan.

Kerja sama karbon dengan PLN merupakan skema berbeda

Di COP31, Indonesia dan Norwegia juga mengumumkan kerja sama pembelian unit karbon hingga 12 juta ton CO₂e dari proyek tenaga surya yang dikembangkan PLN. Kesepakatan melalui Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) ini menargetkan pelaksanaan hingga 2038. Mekanisme tersebut berbeda dari RBC, sehingga nilai transaksi karbon tidak boleh disamakan dengan kontribusi US$100 juta untuk sektor kehutanan.

Global Green Growth Institute menyebut MOPA sebagai langkah implementasi Pasal 6.2 Persetujuan Paris. Kesepakatan itu membuka pembiayaan proyek energi bersih. Para pihak masih perlu menuntaskan pengaturan operasional dan memastikan unit karbon tercatat secara transparan.

Tambahan dana iklim Norwegia memberi Indonesia pengakuan atas capaian pengurangan emisi hutan. Namun, manfaat jangka panjangnya akan bergantung pada tata kelola, verifikasi, dan dampak nyata bagi ekosistem serta masyarakat. Transparansi penggunaan dana menjadi kunci agar dukungan internasional berubah menjadi perlindungan hutan yang berkelanjutan.