Pemerintah Kota Padang memetakan kerja sama daerah hingga 2029 untuk mendukung program prioritas dan pembangunan berkelanjutan. Fokusnya mencakup pelayanan publik, mitigasi bencana, serta kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kota Padang mulai memetakan peluang kerja sama daerah hingga 2029. Langkah ini ditujukan agar setiap kesepakatan antarinstansi, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun mitra lain benar-benar menghasilkan program yang dirasakan masyarakat.
Pemetaan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pemetaan Kerja Sama Daerah Kota Padang Tahun 2026 di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis, 5 November 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang, Tarmizi Ismail, menegaskan bahwa kerja sama tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Ia ingin setiap rencana memiliki landasan, tujuan, dan dampak nyata bagi warga.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memetakan kegiatan-kegiatan kerja sama daerah Kota Padang sampai tahun 2029 agar selaras dengan RPJMD dan program-program yang telah ditetapkan,” ujar Tarmizi Ismail.
Program Nyata untuk Warga
Pemerintah Kota Padang menargetkan kerja sama daerah menjadi bagian dari program unggulan yang terukur. Ruang lingkupnya mencakup kerja sama antarpemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, hingga lembaga nonpemerintah.
Setiap OPD diminta menyusun usulan kerja sama sesuai tugas dan kebutuhan bidangnya. Usulan tersebut kemudian akan dikaji oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebelum dilanjutkan ke tahap penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
Proses kajian ini penting untuk memastikan kesepakatan tidak tumpang tindih. Pemerintah Kota Padang juga ingin memastikan setiap kerja sama memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
Tarmizi menambahkan bahwa sinergi antarpihak diharapkan memperkuat pelaksanaan program unggulan daerah. Ia juga berharap kerja sama mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Padang.
Dukung Mitigasi Bencana
Pemetaan kerja sama hingga 2029 juga relevan dengan agenda mitigasi bencana hidrometeorologi. Kota Padang perlu memperkuat kolaborasi dalam rehabilitasi sungai, penataan kawasan rawan, pengendalian banjir, serta pemulihan lahan kritis.
Wali Kota Padang Fadly Amran menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir menjadi prioritas. Pemerintah kota mendorong pembangunan sabo dam, cek dam, dan waduk untuk menekan risiko luapan air di kawasan rawan bencana.
“Upaya pengendalian banjir perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang mampu menekan risiko luapan air, terutama di kawasan rawan bencana,” kata Fadly Amran.
Pemerintah Kota Padang juga tengah menggiatkan pembebasan lahan sekitar 20 hektare untuk pembangunan waduk. Langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang mengendalikan banjir dan melindungi permukiman warga.
Sinergi dengan BWS Sumatera V juga diarahkan pada rehabilitasi alur sungai, pengerukan sedimentasi, serta pembangunan struktur pengendali banjir. Pekerjaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi skala besar direncanakan mulai berjalan pada November 2026.
Arah Pembangunan Padang
Kerja sama daerah hingga 2029 diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai arah pembangunan Kota Padang. Pemerintah kota ingin memastikan setiap proyek dan program memiliki dampak yang jelas terhadap ekonomi, lingkungan, serta kualitas hidup warga.
Padang menghadapi tantangan pembangunan yang tidak bisa dipisahkan dari isu kebencanaan. Oleh karena itu, program kerja sama diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan ketahanan masyarakat.
Pemerintah Kota Padang berharap setiap peluang kerja sama dapat ditindaklanjuti menjadi program berkelanjutan. Dengan perencanaan yang terarah, kerja sama lintas lembaga diharapkan mempercepat pemulihan kawasan terdampak dan memperkuat kesiapsiagaan bencana.
Langkah ini menjadi fondasi penting bagi Padang dalam membangun kota yang lebih tangguh, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat hingga tahun 2029.
