Pengadaan motor listrik MBG dipastikan tidak akan terulang setelah Badan Gizi Nasional melantik lima pejabat madya baru untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) melantik lima pejabat madya baru guna memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, termasuk memastikan proses pengadaan barang berjalan lebih tepat sasaran.
Salah satu pejabat yang dilantik ialah Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat pengelolaan distribusi sekaligus memperbaiki mekanisme pengadaan di lingkungan BGN.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan optimistis persoalan pengadaan motor listrik yang sempat menjadi sorotan tidak akan kembali terjadi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memperbaiki sistem kerja lembaga.
Motor Listrik Akan Dikaji untuk Dimanfaatkan Kementerian Lain
Agustina menjelaskan motor listrik yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tidak akan dibiarkan tanpa pemanfaatan. Karena itu, BGN membuka peluang agar kendaraan tersebut dialokasikan kepada kementerian atau lembaga yang membutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional.
Menurutnya, sejumlah instansi telah menyampaikan usulan pemanfaatan motor listrik tersebut. Di antaranya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Pertanian, serta kebutuhan operasional bagi kalangan guru.
Sementara itu, keputusan mengenai penyaluran aset tetap menunggu kajian dari tim yang ditugaskan Presiden. BGN menegaskan hanya mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah dalam proses tersebut.
Lebih jauh, Agustina menekankan seluruh aset yang telah dibeli menggunakan uang negara harus dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, kendaraan yang tidak digunakan di lingkungan BGN tetap dapat memberikan manfaat bagi instansi lain yang memerlukan.
Secara faktual, pelantikan lima pejabat madya menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Selain memperkuat pengawasan pengadaan, langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pada berbagai bidang kerja.
