Nasional

DPR Panggil Ombudsman soal Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kasus Lapas Cibinong memasuki tahap pendalaman. DPR memanggil Ombudsman, sementara Imipas, Polri, dan BPK menyiapkan langkah pemeriksaan
Kasus Lapas Cibinong memasuki tahap pendalaman. DPR memanggil Ombudsman, sementara Imipas, Polri, dan BPK menyiapkan langkah pemeriksaan

Komisi XIII DPR akan memanggil Ombudsman dan jajaran pemasyarakatan pada Senin (28/9) untuk membahas temuan fasilitas mewah dan dugaan pungutan di Lapas Cibinong.

Ombudsman menemukan fasilitas mewah dan dugaan pungutan di dalam Lapas Cibinong. Menyusul temuan itu, DPR menjadwalkan rapat dan kunjungan langsung ke lapas tersebut.

DPR Siapkan Konfirmasi Temuan

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso mengatakan rapat tersebut bertujuan mengonfirmasi temuan Ombudsman dengan kondisi yang disampaikan pihak pemasyarakatan.

Ombudsman, Dirjen Pemasyarakatan, Kanwil Pemasyarakatan Jawa Barat, dan Kalapas Cibinong akan mengikuti rapat dengar pendapat tersebut.

Komisi XIII juga berencana melihat langsung kondisi Lapas Cibinong. DPR akan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan.

Imipas Dalami Penggunaan Aset

Menteri Imipas Agus Andrianto menyatakan pihaknya akan mendalami penggunaan aset yang disebut sebagai rumah dinas pegawai.

Ia ingin mengetahui apakah aset tersebut benar digunakan pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan bangunan berfasilitas lengkap yang disebut dihuni warga binaan.

Tim Ombudsman juga menemukan televisi besar, pendingin ruangan, alat kebugaran, serta rencana pembangunan gym dan mini golf.

Anggota DPR Minta Polri dan BPK Menelusuri

Anggota Komisi III DPR Abdullah mendorong Polri mengusut dugaan pelanggaran yang muncul dari temuan Ombudsman.

Ia meminta penyelidikan mencakup kemungkinan pelanggaran administrasi maupun pidana sesuai hasil pemeriksaan.

Abdullah juga meminta BPK mengaudit pengelolaan anggaran dan aset Lapas Cibinong. Menurut dia, audit itu bertujuan menelusuri indikasi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.

Menurut Abdullah, Ditjen Imipas dan Polri perlu menyampaikan perkembangan penanganan secara transparan kepada publik sesuai ketentuan.