Gempa NTT memicu kerusakan rumah warga di sekitar delapan kabupaten, dengan pemerintah menyiapkan rekonstruksi melalui skema in situ.
Gempa NTT membuat pemerintah mempercepat pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan. Pemerintah menyiapkan penanganan bersama BNPB dan pengembang perumahan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian membahas langkah tersebut bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Menurut Tito, pemerintah harus mengetahui jumlah rumah terdampak secara presisi sebelum menjalankan rekonstruksi.
Rumah Terdampak Gempa NTT Didata
Sementara itu, pemerintah membagi tingkat kerusakan rumah menjadi tiga kategori. Kategorinya meliputi rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
Pendataan menggunakan metode by name by address. Kepala desa, camat, dan BPS daerah akan terlibat dalam proses tersebut.
Selain itu, petugas mengacu pada petunjuk teknis BNPB untuk menentukan kategori kerusakan rumah akibat gempa.
Tito menilai pendataan perlu terus diperbarui. Guncangan susulan dapat membuat kerusakan ringan berkembang menjadi kerusakan sedang atau berat.
“Nah, sekarang inilah waktunya untuk pendataan. Meskipun nanti akan berkembang,” kata Tito dalam rilis pers, Jumat (21/8/2026).
Rekonstruksi Rumah Menunggu Kondisi Stabil
Di sisi lain, pemerintah belum dapat membangun kembali rumah warga dalam waktu dekat. Sejumlah wilayah masih mengalami guncangan.
Karena itu, rekonstruksi akan berjalan setelah kondisi lapangan stabil. Hampir seluruh pembangunan kembali nantinya menggunakan skema in situ.
Artinya, pemerintah akan membangun kembali rumah pada lokasi semula. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk BNPB, Kementerian PKP, dan pengembang.
Secara faktual, dampak gempa tidak hanya menyasar rumah warga. Gedung pemerintah, sekolah, jalan, dan jembatan juga mengalami kerusakan.
Selain rekonstruksi, pemerintah memprioritaskan kebutuhan dasar warga yang masih tinggal di tenda. Bantuan mencakup makanan, minuman, pakaian, selimut, tenda, dan obat-obatan.
Menurut Tito, kebutuhan pengungsi perlu diantisipasi untuk tiga hingga empat minggu mendatang.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, DPP REI, serta sejumlah perusahaan pengembang turut hadir.
