Pendataan rumah rusak gempa NTT menjadi prioritas pemerintah sebelum rekonstruksi berjalan, dengan kebutuhan pengungsi juga disiapkan untuk tiga hingga empat minggu.
Pendataan rumah rusak gempa NTT kini menjadi fokus pemerintah sebelum pembangunan kembali dimulai. Pemerintah meminta data warga terdampak tercatat secara rinci.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan petugas harus menggunakan data by name by address. Proses itu melibatkan kepala desa, camat, hingga BPS daerah.
Langkah tersebut penting karena kondisi rumah masih dapat berubah akibat guncangan susulan. Kerusakan ringan dapat berkembang menjadi kerusakan sedang atau berat.
Data Rumah Rusak Jadi Dasar Rekonstruksi
Dalam konteks tersebut, pemerintah mengklasifikasikan kerusakan menjadi tiga tingkat. Petugas mencatat rumah dengan kategori rusak ringan, sedang, dan berat.
Selanjutnya, data tersebut mengacu pada petunjuk teknis BNPB. Pemerintah membutuhkan pencatatan presisi untuk menentukan penanganan setiap rumah.
“Pendataan ini betul-betul upayakan memanfaatkan kepala desa, ya, camat, dan by name by address,” ujar Tito.
Di lapangan, pemerintah mencatat dampak gempa di sekitar delapan kabupaten NTT. Kerusakan juga menyentuh sekolah, gedung pemerintah, jalan, dan jembatan.
Bantuan Pengungsi Disiapkan Sebelum Rekonstruksi
Sementara itu, pembangunan kembali rumah belum dapat berlangsung karena sejumlah wilayah masih mengalami guncangan.
Karena itu, pemerintah akan menunggu kondisi stabil sebelum memulai rekonstruksi. Skema in situ menjadi pilihan utama untuk pembangunan rumah warga.
Artinya, rumah terdampak akan dibangun kembali di lokasi semula. BNPB, Kementerian PKP, serta pengembang perumahan akan mendukung proses tersebut.
Namun, kebutuhan warga yang masih tinggal di tenda tetap menjadi perhatian. Pemerintah menyiapkan makanan, minuman, pakaian, selimut, obat-obatan, dan tenda.
Tak hanya itu, kebutuhan pengungsi harus diantisipasi selama tiga hingga empat minggu. Akses bantuan juga terus diperhatikan agar mobilitas barang dan orang berjalan lebih cepat.
Selain Tito dan Menteri PKP Maruarar Sirait, rapat tersebut dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. DPP REI dan sejumlah pengembang juga ikut hadir.
