Nasional

Herman Nagaria Diperiksa KPK, Korporasi Summarecon Jadi Sorotan Kasus Suap HGB

Herman Nagaria KPK korporasi kasus suap HGB
Herman Nagaria KPK korporasi kasus suap HGB

KPK memeriksa Managing Director PT Summarecon Agung Tbk Herman Nagaria sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB. Penyidik kini menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Managing Director PT Summarecon Agung Tbk, Herman Nagaria, untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan korporasi dalam dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB). Pemeriksaan Herman berlangsung pada Senin, 9 November 2026, sebagai bagian dari pengembangan perkara yang menyeret pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

KPK tidak serta-merta menetapkan Herman sebagai tersangka. Lembaga antirasuah itu memeriksa dirinya sebagai saksi untuk memastikan apakah dugaan perbuatan korupsi hanya dilakukan individu atau melibatkan struktur korporasi PT Summarecon Agung Tbk.

KPK Telusuri Keterlibatan Korporasi

Dalam keterangan kepada wartawan, pejabat KPK menjelaskan bahwa pemeriksaan Herman Nagaria dimaksudkan untuk menelusuri peran pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga ingin melihat ada tidaknya unsur perbuatan korporasi dalam perkara tersebut.

“Ini juga bagian untuk menelusuri, mendalami, apakah ini pure perbuatan personal, khususnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atau kemudian ada unsur-unsur perbuatan korporasi,” kata pejabat KPK, Selasa, 10 November 2026.

Pernyataan itu menegaskan bahwa KPK tidak berhenti pada aliran uang suap semata. Penyidik menelusuri siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menyetujui pengeluaran dana, serta bagaimana mekanisme internal perusahaan terkait urusan pertanahan.

Herman Nagaria dikenal sebagai Managing Director PT Summarecon Agung Tbk. Ia juga tercatat sebagai Komisaris PT Kencana Jayaproperti Agung. Dalam pemeriksaan sebelumnya, KPK memanggilnya bersama sejumlah pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.

Kasus Suap HGB di Bogor

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT itu berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan HGB lahan yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam suap dan gratifikasi untuk memuluskan perpanjangan HGB serta pemecahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Dalam berkas perkara yang dikutip sejumlah media, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang. Uang itu diduga ditujukan untuk membuka blokir SHGB milik Summarecon di Kabupaten Bogor.

KPK juga memeriksa sembilan kepala Kantor Pertanahan atau Kantah di Jawa Timur sebagai saksi pada Selasa, 10 November 2026. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperdalam pemahaman penyidik mengenai mekanisme pengurusan HGB dan aliran dugaan suap di lingkungan ATR/BPN.

Mengapa Herman Nagaria Dipanggil

Kehadiran Herman Nagaria menjadi penting karena posisinya sebagai pimpinan eksekutif Summarecon. KPK perlu mengonfirmasi apakah keputusan terkait pengurusan HGB merupakan keputusan pribadi pejabat perusahaan atau bagian dari kebijakan korporasi.

Penyidik kemungkinan menelusuri dokumen perusahaan, komunikasi internal, persetujuan anggaran, serta keterlibatan unit kerja terkait. Semua itu akan membantu menentukan apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam hukum pidana korporasi, pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada individu yang memberi atau menerima suap. Perusahaan juga dapat dikenai sanksi apabila terbukti ada perintah, persetujuan, atau keuntungan korporasi dari tindakan pidana tersebut.

Sejauh ini, KPK belum menyatakan Herman Nagaria sebagai tersangka. Statusnya tetap saksi, dan penyidikan masih berlangsung untuk menguji keterkaitan berbagai pihak dengan dugaan suap HGB.

Dampak bagi Summarecon

Kasus ini berpotensi menambah tekanan terhadap PT Summarecon Agung Tbk, salah satu pengembang properti besar di Indonesia. Selain risiko hukum, penyidikan juga dapat memengaruhi kepercayaan investor, mitra bisnis, serta pembeli properti.

Transparansi menjadi isu utama. Publik menantikan penjelasan mengenai mekanisme pengurusan perizinan, aliran dana, dan pengawasan internal perusahaan. KPK sendiri diperkirakan akan terus memanggil saksi serta mengembangkan bukti untuk memastikan jaringan dugaan suap tersebut.

Selama status hukum belum ditetapkan, pihak-pihak yang disebut dalam perkara tetap wajib diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Namun, pemeriksaan Herman Nagaria menunjukkan bahwa KPK memperluas lensa penyidikan dari individu ke korporasi.

Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan pada layanan pertanahan. Pengurusan HGB, perpanjangan sertifikat, dan pemecahan hak atas tanah merupakan layanan publik yang berdampak luas terhadap investasi serta kepastian hukum masyarakat.

Langkah KPK menelusuri keterlibatan korporasi akan menentukan arah perkara ini. Bila terbukti ada unsur korporasi, konsekuensi hukum dapat melampaui individu yang selama ini menjadi fokus penyidikan.