Daerah

Oknum TNI Aniaya Santri Pangandaran, Pelaku Kini Ditahan

oknum TNI aniaya santri
oknum TNI aniaya santri

Oknum TNI aniaya santri di Pangandaran, Jawa Barat, dan pelakunya kini ditahan untuk menjalani proses hukum militer. TNI AD meminta maaf kepada korban, keluarga, serta pesantren, lalu menegaskan tidak ada ruang bagi kekerasan di tubuh prajurit.

Serda HCB, anggota Yonif TP 336/Merak Sakti, diduga melakukan kekerasan fisik dan intimidasi terhadap enam santri Pondok Pesantren Nurul Bayan. Pesantren itu berada di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Sebagian besar laporan menempatkan peristiwa pada Kamis (12/11/2026), meski satu media menyebut Rabu (11/11/2026). Hingga Senin (16/11/2026), perkara ini masih bergulir dan menyita perhatian publik, terutama kalangan pesantren.

Kronologi Oknum TNI Aniaya Santri di Cimerak

Tribunnews menjelaskan Serda merupakan pangkat pertama bintara TNI. Pemeriksaan awal satuan menunjukkan prajurit tersebut mengonsumsi minuman keras sebelum kejadian. Laporan yang beredar menyebut situasi memanas setelah ia berinteraksi dengan para santri. Emosinya lalu tersulut dan ia melakukan kekerasan. Enam santri menjadi korban intimidasi dan kekerasan fisik.

Pihak pesantren bersama Pasi Pers Yonif TP 336/MS lalu menyerahkan prajurit itu ke Subdenpom III/2-4 Banjar. Penyerahan berlangsung pada Jumat (13/11/2026). Menurut Kadispenad, satuan mengambil langkah cepat dan telah memeriksa prajurit yang terlibat. Kapendam III/Siliwangi menyatakan yang bersangkutan menjalani penahanan dan pemeriksaan untuk mendalami peristiwa. Penanganan perkara kemudian berlanjut di Detasemen Polisi Militer Garut.

Permintaan Maaf dan Janji Penegakan Hukum TNI AD

Komandan Brigif 50/Kandang Wesi Letkol Inf Naryanto menggelar konferensi pers di Pangandaran pada Jumat (13/11/2026). Ia membuka pernyataan dengan permohonan maaf atas kekerasan oleh anggota Yonif 336 terhadap santri. Naryanto lalu menegaskan sikap institusinya. "Kami tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum oknum yang melakukan pelanggaran," ujarnya.

Selain itu, ia memastikan satuannya tidak akan mengintervensi proses hukum. Penjatuhan vonis, kata dia, menjadi kewenangan oditur militer dan hakim dalam peradilan militer. Satuan berjanji menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka kepada pihak yang terdampak.

Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan sikap serupa pada Minggu (15/11/2026). Menurut dia, TNI AD "tidak mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan" dan pelanggaran hukum oleh prajurit. TNI AD juga menyampaikan keprihatinan kepada korban, keluarga, pengelola pesantren, serta masyarakat Pangandaran. Donny berjanji memperkuat pembinaan dan pengawasan agar prajurit menjunjung disiplin, hukum, dan nilai kemanusiaan.

Desakan DPR, MUI, dan NU agar Kasus Diusut Tuntas

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai penanganan kasus tidak boleh berhenti pada proses hukum pelaku. "Saya mendesak TNI memecat dan memproses secara pidana oknum tersebut," kata dia, seperti dikutip Antara. Abdullah juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan TNI dan pengelola pesantren. Tujuannya, para santri mendapat pendampingan dan pemulihan.

Dari sisi organisasi keagamaan, Ketua MUI Bidang Pesantren KH Ahmad Fahrur Rozi menyatakan kecaman. "Kami mengecam keras dugaan kekerasan oleh oknum anggota TNI terhadap santri," ujarnya kepada Republika. MUI sekaligus mengapresiasi langkah pimpinan TNI yang mengamankan terduga pelaku. Lembaga itu menuntut proses hukum yang adil. PCNU Pangandaran, menurut pemberitaan Harian Jogja, ikut mendesak penindakan.

Dampak bagi Santri dan Catatan untuk Publik

Dampak psikologis mulai terlihat di lingkungan pesantren. Tribunnews melaporkan tiga santri meninggalkan pondok karena takut dan trauma. Perwakilan pesantren menyebut pemulihan tiap anak membutuhkan waktu berbeda, lalu berjanji mengupayakan pendampingan maksimal.

Kapendam III/Siliwangi meminta masyarakat menghormati pemeriksaan yang sedang berlangsung. Aparat, kata dia, perlu ruang untuk mengungkap fakta dan menentukan pertanggungjawaban pihak terlibat. Status hukum pelaku masih berada pada tahap pemeriksaan. Di sisi lain, DPR, MUI, dan NU sama-sama menuntut penindakan tegas dan proses yang adil.

Hingga 16 November 2026, sumber yang kami telusuri belum memuat pasal yang disangkakan maupun jadwal persidangan. Redaksi akan memperbarui laporan ini setelah otoritas militer merilis keterangan resmi.

Kasus ini menguji komitmen TNI menegakkan disiplin sekaligus menjaga kepercayaan warga terhadap prajuritnya. Penahanan di Denpom Garut menjadi langkah awal, sementara pembuktian dan putusan masih menunggu proses di peradilan militer. Santri berhak atas rasa aman, dan keluarga korban berhak atas kejelasan proses hukum.