Evaluasi Program MBG menjadi langkah yang diapresiasi Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia). Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan sikap pemerintah yang terbuka terhadap masukan publik. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Secara faktual, evaluasi yang dilakukan mencakup validitas data penerima manfaat, tata kelola pelaksanaan, hingga mekanisme distribusi. Selain itu, pemerintah juga berupaya memastikan implementasi program berlangsung lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan.
Survei Puspoll Soroti Implementasi Program Makan Bergizi Gratis
Hojin menjelaskan langkah tersebut sejalan dengan hasil Survei Nasional Puspoll Indonesia yang berlangsung pada 18–26 Mei 2026. Berdasarkan data survei, mayoritas masyarakat masih memberikan dukungan terhadap Program MBG meski tingkat persetujuannya mengalami penurunan.
Survei mencatat dukungan publik turun dari 85,5 persen pada Agustus 2025 menjadi 55,5 persen pada Mei 2026. Sementara itu, sebanyak 64,4 persen responden mengaku kurang percaya atau tidak percaya bahwa program tersebut sepenuhnya bebas dari praktik korupsi.
Yang menarik, Hojin menegaskan penurunan dukungan bukan berarti masyarakat menolak tujuan Program MBG. Sebaliknya, responden tetap mendukung upaya pemerintah meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, namun menginginkan pelaksanaan yang lebih baik serta pengawasan yang lebih kuat.
Berdasarkan hasil survei, perhatian publik tertuju pada beberapa aspek penting. Di antaranya ketepatan sasaran penerima manfaat, kualitas dan keamanan makanan, transparansi pengelolaan anggaran, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta mekanisme pengawasan di lapangan.
Tak hanya itu, masyarakat juga berharap program mampu memberikan manfaat ekonomi bagi petani, pelaku UMKM, dan pelaku usaha lokal. Karena itu, Hojin menilai evaluasi terhadap data penerima manfaat maupun skema pelaksanaan merupakan respons yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Lebih jauh, Puspoll Indonesia mendorong agar evaluasi tidak berhenti pada pembaruan data administrasi. Menurut Hojin, pemerintah juga perlu mengaudit rantai pengadaan, standar keamanan pangan, sistem distribusi, mekanisme pengawasan, keterbukaan informasi, hingga pengukuran dampak program terhadap perbaikan status gizi anak.
Ia menambahkan keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau banyaknya dapur yang dibangun. Dalam praktiknya, program harus mampu meningkatkan kualitas gizi anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan. Menurutnya, keberanian pemerintah melakukan evaluasi mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan yang sehat dan menjadi momentum memperkuat kredibilitas serta keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.
