Gaji pekerja kembali menjadi sorotan menjelang penetapan upah minimum 2027. Gubernur tetap memegang kewenangan menetapkan UMP dan UMK setelah memperoleh masukan Dewan Pengupahan Daerah.
Istilah UMR sering dipakai pekerja ketika membahas gaji bulanan. Namun, dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia, istilah resminya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
UMP berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Sementara itu, UMK hanya berlaku di wilayah tertentu dan nilainya dapat lebih tinggi daripada UMP apabila kondisi ekonomi daerah mendukung.
Per 3 November 2026, pemerintah masih menyiapkan mekanisme penetapan upah minimum 2027. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pembahasan tersebut rampung pada pekan terakhir November 2026, sebelum angka baru resmi berlaku pada 1 Januari 2027.
Siapa yang Berwenang Menetapkan Gaji Minimum?
Gubernur adalah pejabat yang menetapkan UMP dan UMK. Kewenangan ini tidak berjalan sendiri karena gubernur wajib mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah.
Untuk UMP, Dewan Pengupahan Provinsi menghitung usulan penyesuaian, lalu menyampaikannya kepada gubernur melalui dinas ketenagakerjaan. Setelah itu, gubernur menerbitkan keputusan gubernur sebagai dasar hukum besaran upah minimum.
Untuk UMK, prosesnya melibatkan bupati atau wali kota. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menghitung usulan kenaikan, kemudian kepala daerah menyampaikan rekomendasi kepada gubernur untuk ditetapkan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan gubernur tetap menjadi penentu akhir besaran upah minimum. “Kalau masalah besaran kan nanti, formulanya itu sesuai dengan semangat undang-undang yang baru, tetap gubernur yang akan menentukan, ya. Masukan dari Dewan Pengupahan Daerah,” ujarnya.
Formula Gaji Minimum 2027
Penyesuaian upah minimum menggunakan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Rentang alfa ditetapkan antara 0,5 sampai 0,9.
Artinya, besaran kenaikan gaji minimum tidak otomatis sama di semua daerah. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi berpotensi memperoleh penyesuaian upah yang lebih besar.
Apabila pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bernilai negatif, Dewan Pengupahan Daerah tetap dapat mempertimbangkan kenaikan upah berdasarkan inflasi. Langkah ini dimaksudkan agar daya beli pekerja tidak tergerus terlalu jauh.
Selain angka ekonomi, Kebutuhan Hidup Layak atau KHL juga menjadi bahan pertimbangan. Survei KHL mengukur kebutuhan dasar pekerja, termasuk pangan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Perbedaan UMP, UMK, dan UMR
Banyak pekerja menyebut upah minimum sebagai UMR. Padahal, UMR lebih tepat dipahami sebagai istilah populer, bukan kategori resmi dalam peraturan pengupahan.
UMP menjadi batas bawah gaji untuk seluruh wilayah provinsi. Perusahaan tidak boleh membayar pekerja full-time di bawah angka tersebut, kecuali ada pengecualian yang diatur regulasi.
UMK berlaku bila kabupaten atau kota menetapkan upah minimum tersendiri. Jika sebuah daerah memiliki UMK, perusahaan di wilayah itu wajib mengikuti UMK, bukan UMP.
Ada pula Upah Minimum Sektoral atau UMS. Gubernur dapat menetapkan UMS Provinsi dan UMS Kabupaten/Kota untuk sektor dengan karakteristik, risiko kerja, atau kebutuhan keahlian yang berbeda.
Nilai upah minimum sektoral harus lebih tinggi daripada upah minimum umum di wilayah yang sama. Ketentuan ini juga mengikuti arahan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Jadwal Penting bagi Pekerja
Pembahasan upah minimum 2027 melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, hingga Dewan Pengupahan Daerah. Mekanisme ini bersifat tripartit karena melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Setelah rekomendasi terbentuk, gubernur akan mengumumkan UMP dan UMK 2027. Besaran tersebut kemudian berlaku mulai 1 Januari 2027.
Bagi pekerja, langkah paling penting adalah mencocokkan gaji pokok dengan upah minimum wilayah kerja. Perlu diingat, upah minimum bukan berarti seluruh komponen penghasilan, melainkan batas terendah upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja.
Bagi perusahaan, ketaatan terhadap UMP atau UMK menjadi bagian dari kepatuhan ketenagakerjaan. Pemberi kerja juga perlu menyesuaikan struktur gaji, slip upah, dan sistem penggajian sebelum aturan baru berlaku.
Selama proses berlangsung, gubernur tetap menjadi kunci penetapan gaji minimum. Namun, keseimbangan antara kebutuhan hidup pekerja, daya saing usaha, dan pertumbuhan ekonomi daerah akan menentukan besaran akhir UMP serta UMK 2027.
