Nasional

Spanduk Makzulkan Gibran di DPR, Apa Tuntutan Massa?

Spanduk Makzulkan Gibran
Spanduk Makzulkan Gibran

Spanduk bertuliskan desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghiasi pagar Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya tekanan politik setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen pendidikan Gibran.

Suasana Kompleks Parlemen Senayan kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dan berbagai atribut protes.

Salah satu pesan yang paling mencolok terlihat pada spanduk bertuliskan "Makzulkan Gibran". Ada pula tulisan "#GIBRANOUT" dan kritik terhadap legitimasi pendidikan Wakil Presiden tersebut.

Aksi berlangsung ketika DPR memasuki kembali masa persidangan. Isu pemakzulan Gibran pun menjadi salah satu pembahasan politik nasional yang menyita perhatian.

Berdasarkan laporan Tirto pada Selasa (10/11/2026), demonstrasi di depan kompleks parlemen melibatkan massa dari DPP Gema Keadilan dan Aliansi PPPK Paruh Waktu se-Indonesia. Mereka membawa sejumlah atribut dengan tuntutan berbeda.

Spanduk Makzulkan Gibran Jadi Sorotan di DPR

Pesan pada spanduk tidak hanya berisi tuntutan agar Gibran meninggalkan jabatannya. Sejumlah demonstran juga menyampaikan kritik terhadap proses demokrasi dan persoalan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Dalam laporan detikcom, massa dari Gema Keadilan tiba di depan Gedung DPR sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menggunakan mobil komando dan membawa poster berisi tuntutan kepada para anggota parlemen.

Salah satu spanduk memuat kalimat, "Desak DPR memproses pemakzulan Gibran." Pesan tersebut memperlihatkan arah tuntutan demonstran kepada lembaga legislatif.

Seorang orator juga menyampaikan alasan aksi dari atas mobil komando. Ia menghubungkan tuntutan tersebut dengan putusan Mahkamah Agung mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Gibran.

"Hari ini kita menyampaikan aspirasi bahwa yang namanya Gibran yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk dimakzulkan," kata orator sebagaimana dikutip detikcom.

Selain persoalan jabatan wakil presiden, demonstran mengangkat isu lain. Mereka meminta aparat mengusut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Spanduk bertuliskan "Demi Kedaulatan, Usut Tuntas Penyadapan Presiden" turut terlihat dalam aksi tersebut. Dengan demikian, demonstrasi tidak hanya menyoroti persoalan Gibran.

Putusan MA dan MK Memicu Perdebatan Politik

Gelombang tuntutan pemakzulan tidak muncul tanpa latar belakang. Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu pemicu utama perdebatan publik.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Muhammad Subhan Palal melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026.

Putusan tersebut menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 mengenai penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan penarikan dokumen tersebut dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Informasi mengenai amar putusan itu diberitakan Okezone berdasarkan data perkara pada laman Mahkamah Agung. Putusan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, terdapat hal penting yang perlu dipahami masyarakat. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum.

MK juga menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Artinya, putusan MA dan MK memiliki konteks serta konsekuensi hukum masing-masing. Keduanya tidak otomatis membuat jabatan wakil presiden berakhir.

Puan Maharani Pastikan Usulan Pemakzulan Ditindaklanjuti

Perkembangan penting juga muncul dari internal DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan keterangan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026), Puan membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut dari sejumlah anggota legislatif.

"Ya, kami memang sudah menerima laporan tersebut," ujar Puan sebagaimana diberitakan Okezone.

Ia menjelaskan DPR akan menindaklanjuti usulan itu pada masa persidangan kali ini. Pembahasan akan mencakup mekanisme, pihak yang terlibat, serta tata cara penggunaan hak tersebut.

"Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini; bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," ucapnya.

Puan juga mengingatkan bahwa setiap langkah harus mengikuti konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan usulan belum berarti DPR memutuskan pemakzulan.

Perlu dibedakan pula antara aspirasi demonstran, usulan anggota DPR, dan keputusan kelembagaan. Ketiganya merupakan tahapan berbeda dalam proses politik dan ketatanegaraan.

Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden?

Pemakzulan presiden atau wakil presiden memiliki aturan khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. Proses tersebut tidak cukup hanya berdasarkan tuntutan demonstrasi atau pemasangan spanduk.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan. Ketentuannya mencakup pelanggaran hukum tertentu serta kondisi tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Selanjutnya, Pasal 7B mengatur tahapan konstitusional yang harus dilalui. DPR harus menjalankan fungsi dan hak kelembagaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila DPR mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.

Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat berlanjut melalui mekanisme pemberhentian dalam sidang MPR. Karena itu, pemakzulan bukan keputusan sepihak satu kelompok atau lembaga.

Dalam konteks polemik Gibran, pembahasan Hak Menyatakan Pendapat menjadi perhatian karena dapat membuka proses konstitusional lebih lanjut. Namun, setiap tahapan tetap membutuhkan dasar hukum dan dukungan sesuai persyaratan yang berlaku.

Demonstrasi Berlangsung dengan Pengawalan Aparat

Di sekitar Gedung DPR, aparat kepolisian tampak berjaga untuk mengamankan kegiatan penyampaian aspirasi. Massa menyampaikan tuntutan melalui orasi dan pemasangan berbagai atribut.

Detikcom melaporkan bahwa arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto masih berjalan lancar ketika demonstrasi berlangsung. Massa belum menutup ruas jalan hingga mengganggu pergerakan kendaraan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi di kawasan parlemen masih berlangsung tanpa gangguan lalu lintas yang berarti pada waktu pemantauan tersebut.

Meski demikian, perkembangan situasi tetap perlu diperhatikan. Jumlah peserta, lokasi aksi, dan respons aparat dapat berubah mengikuti dinamika kegiatan di lapangan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu melihat persoalan ini secara proporsional. Hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, tetapi proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan aturan.

Nasib Jabatan Gibran Menunggu Proses Konstitusional

Pemasangan spanduk Makzulkan Gibran di DPR menjadi gambaran meningkatnya tekanan publik terhadap polemik jabatan wakil presiden. Persoalan tersebut kini berkembang dari perdebatan dokumen pendidikan menjadi agenda politik di parlemen.

Pernyataan Puan mengenai tindak lanjut usulan HMP menjadi perkembangan penting pada 10 November 2026. Namun, belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran diberhentikan dari jabatannya.

Karena itu, perkembangan berikutnya akan bergantung pada pembahasan internal DPR dan pemenuhan seluruh persyaratan konstitusional. Publik perlu membedakan antara tuntutan politik, proses hukum, dan keputusan resmi negara.

Untuk saat ini, Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, desakan pemakzulan terus menjadi isu nasional yang menunggu perkembangan melalui mekanisme ketatanegaraan.