Putusan MK kuota hangus memunculkan pembahasan baru mengenai aturan turunannya. Pelaku industri telekomunikasi menilai kebijakan lanjutan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan layanan agar tarif internet tetap terjangkau.
Putusan MK kuota hangus menjadi perhatian industri telekomunikasi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait paket data internet pada akhir Juli lalu. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) meminta pemerintah menyusun aturan turunan yang mampu menjaga kepentingan pelanggan sekaligus keberlangsungan jaringan telekomunikasi.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, mengatakan penerapan kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya operasional operator. Menurutnya, kewajiban seluruh paket internet menggunakan sistem rollover tanpa pengecualian berpotensi meningkatkan kebutuhan kapasitas jaringan.
ATSI Soroti Dampak Skema Rollover Penuh
Marwan menjelaskan akumulasi sisa kuota pelanggan dapat meningkatkan beban jaringan apabila seluruh paket wajib menggunakan skema rollover. Akibatnya, operator perlu menambah kapasitas agar kualitas layanan tetap terjaga.
"Kalau semua ke rollover akan terimplikasi pada penyesuaian tarif dan broadband dikhawatirkan menjadi tidak terjangkau," kata Marwan.
Selain itu, lembaga riset Catalyst Policy Works juga menilai kebutuhan kapasitas jaringan akan meningkat apabila seluruh paket menerapkan rollover tanpa batas yang proporsional.
Investasi Jaringan Berpotensi Meningkat
Dalam praktiknya, operator dapat menambah kapasitas melalui spektrum frekuensi maupun pembangunan infrastruktur baru. Namun, kedua langkah tersebut memerlukan investasi besar dan tidak selalu mudah dilakukan.
Di sisi lain, apabila peningkatan kapasitas tidak dilakukan, kepadatan jaringan berpotensi mengurangi kualitas layanan internet yang diterima pelanggan. Dampaknya, pengalaman penggunaan layanan juga dapat terganggu.
Keseimbangan Konsumen dan Industri
ATSI menilai kebijakan turunan putusan MK sebaiknya tetap memberikan ruang bagi berbagai model paket internet. Dengan demikian, perlindungan konsumen tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan industri telekomunikasi.
Secara faktual, pembahasan aturan lanjutan kini menjadi fokus agar implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tetap menjaga kualitas layanan sekaligus mempertahankan tarif internet yang terjangkau bagi masyarakat.
