AI kesehatan Indonesia berkembang cepat, tetapi 55 persen tenaga kesehatan masih menghadapi keterbatasan pelatihan dan 62 persen belum memiliki mekanisme pemantauan yang jelas.
AI kesehatan Indonesia menghadapi tantangan baru setelah penggunaannya meningkat di berbagai aktivitas tenaga kesehatan. Laporan FHI 2026 menunjukkan kesiapan tata kelola belum mengikuti laju adopsi teknologi.
Sebanyak 55 persen tenaga kesehatan mengatakan pelatihan untuk alat berbasis AI sulit diperoleh, terbatas, atau belum merata.
Sementara itu, 62 persen responden menyebut belum tersedia proses yang jelas untuk memantau alat berbasis AI yang mereka gunakan.
Pelatihan AI Kesehatan Masih Menjadi Kendala
Menurut Kepala BKPK Kementerian Kesehatan Prof. Asnawi Abdullah, penerapan AI tidak cukup hanya mengikuti perkembangan teknologi global.
Ia menilai Indonesia memiliki persoalan layanan kesehatan yang dapat terbantu teknologi tersebut. Salah satunya menyangkut luas wilayah dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.
Dalam praktiknya, AI dapat membantu fasilitas kesehatan di daerah terpencil mengidentifikasi masyarakat berisiko tinggi. Teknologi tersebut juga dapat mendukung percepatan proses rujukan.
Namun, manfaat tersebut membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami cara kerja dan batas penggunaan AI. Karena itu, pelatihan menjadi bagian penting dalam penerapan teknologi.
Pengawasan AI Tetap Berada pada Manusia
Di sisi lain, Asnawi menegaskan AI tetap berfungsi sebagai alat bantu. Keputusan klinis tetap berada di tangan dokter atau tenaga kesehatan.
Temuan FHI 2026 memperkuat pandangan tersebut. Sebanyak 94 persen tenaga kesehatan menilai keterlibatan manusia tetap sangat penting dalam penggunaan AI.
Bahkan, 91 persen responden percaya seluruh hasil AI harus tetap berada di bawah pengawasan manusia.
Karena itu, peningkatan AI kesehatan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah pengguna. Sistem pelatihan, tata kelola, dan pemantauan juga perlu berjalan seiring.
Yang patut dicatat, kebutuhan pengawasan semakin penting ketika tenaga kesehatan menggunakan alat AI pribadi. Sebanyak 58 persen responden mengaku beralih ke alat tersebut saat fasilitas kerja belum memenuhi kebutuhan.
Akibatnya, institusi kesehatan perlu memperhatikan aspek validasi klinis, keamanan data, privasi, serta akuntabilitas penggunaan AI.
Dengan kata lain, perkembangan AI tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan akhir. Teknologi membantu efisiensi, sedangkan tanggung jawab pelayanan tetap berada pada tenaga kesehatan.
