Karhutla Kalteng mendorong pemerintah memperkuat penindakan, sementara Agustiar Sabran meminta masyarakat menghentikan pembakaran lahan.
Karhutla Kalteng kini mendapat perhatian lebih serius pemerintah daerah. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memastikan penindakan hukum akan diperketat.
Langkah tersebut menyusul kondisi kering yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Agustiar menilai satu sumber api dapat memicu persoalan besar ketika cuaca mendukung penyebaran api.
Pernyataan itu muncul setelah Agustiar meninjau karhutla di kawasan Tatas, Kelurahan Baru, Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kamis, 27 Agustus 2026.
Karhutla Kalteng Jadi Perhatian Penegakan Hukum
Yang jadi sorotan, pemerintah tidak akan membedakan pihak yang terbukti melakukan pembakaran. Agustiar menyebut korporasi maupun pihak lain tetap dapat terkena penindakan.
Menurutnya, status kawasan juga tidak menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab. Lahan HPL, HPK, dan HP tetap masuk dalam perhatian penegakan hukum.
“Siapa pun yang melakukan perusakan alam, baik korporasi, tanpa pandang bulu akan kita lakukan penindakan,” ujarnya.
El Nino Memperpanjang Risiko Kebakaran
Sementara itu, faktor cuaca turut menjadi perhatian pemerintah. Agustiar menyebut BMKG memprediksi El Nino kuat hingga awal 2027.
Akibatnya, kondisi kering dapat membuat proses pemadaman semakin berat. Karena itu, pemerintah meminta masyarakat menghindari aktivitas yang menghasilkan sumber api.
Agustiar secara khusus menyoroti pembukaan lahan dengan cara membakar. Ia meminta masyarakat menggunakan cara tanpa api untuk mencegah munculnya titik kebakaran baru.
Pencegahan Tidak Bisa Mengandalkan Aparat
Di lapangan, pemerintah telah melibatkan TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, dan BPBD. Namun, Agustiar menilai pengerahan personel saja tidak cukup.
Dalam praktiknya, personel dapat kewalahan jika titik api terus muncul akibat aktivitas manusia. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla.
Lebih jauh, Agustiar meminta pencegahan berjalan sebelum kebakaran terjadi. Langkah tersebut diarahkan untuk menekan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas warga.
- Penindakan berlaku bagi pihak yang terbukti membakar lahan.
- Status HPL, HPK, dan HP tidak menghapus tanggung jawab.
- El Nino diprediksi berlangsung hingga awal 2027.
- Pemerintah meminta warga menghindari penggunaan api.
Yang patut dicatat, pemerintah menggabungkan pencegahan dan penegakan hukum dalam menghadapi ancaman karhutla. Pendekatan tersebut muncul saat kondisi cuaca tetap berisiko.
