Reformasi Pilkada menjadi sorotan setelah Partai Golkar menilai mahalnya biaya politik dan penguatan kaderisasi sebagai dua langkah penting untuk menekan kasus OTT yang menjerat kepala daerah.
Reformasi Pilkada menjadi perhatian Partai Golkar menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai masih maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Partai berlambang pohon beringin itu menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pembenahan sistem politik.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan calon pemimpin yang berintegritas dan memiliki kemampuan profesional. Karena itu, proses kaderisasi harus berlangsung sejak tahap rekrutmen hingga seseorang menjalankan amanah sebagai pejabat publik.
Golkar Tekankan Pentingnya Kaderisasi Politik
Sarmuji menjelaskan pendidikan politik merupakan kewajiban setiap partai. Dalam praktiknya, proses tersebut mencakup rekrutmen calon pemimpin yang memiliki integritas serta kapasitas untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional.
Tak hanya itu, pembinaan tidak berhenti ketika kader berhasil menduduki jabatan publik. Menurutnya, partai juga harus terus melakukan pendampingan agar para pejabat tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan menjunjung tinggi etika pemerintahan.
"Dalam konteks ini, melakukan rekrutmen politik, dan karena tanggung jawab itu, orang yang direkrut adalah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas kemampuan profesional," kata Sarmuji usai pembukaan Training of Trainers Akademi Partai Golkar, Senin (3/8/2026).
Biaya Politik Dinilai Jadi Akar Persoalan
Selain kaderisasi, Golkar menilai mahalnya biaya pencalonan kepala daerah menjadi akar persoalan yang perlu segera dibenahi. Menurut Sarmuji, tingginya ongkos politik kerap menjadi faktor yang mendorong munculnya berbagai penyimpangan setelah seseorang terpilih sebagai kepala daerah.
Karena itu, pembahasan revisi regulasi politik, khususnya undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, perlu berangkat dari diagnosis yang tepat. Dengan kata lain, solusi yang dirumuskan harus menyasar sumber masalah, bukan hanya dampaknya.
Pembahasan Regulasi Perlu Berbasis Diagnosis
Menurut Sarmuji, isu mahalnya biaya politik selalu muncul dalam berbagai forum diskusi. Namun, hingga kini pembahasan solusi sering kali belum menyentuh penyebab utama persoalan tersebut.
Oleh sebab itu, Golkar mendorong agar pembahasan undang-undang politik dan Pilkada menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat sistem rekrutmen politik sekaligus menekan biaya pencalonan. Dengan demikian, upaya mencegah korupsi kepala daerah dapat berjalan lebih efektif melalui perbaikan tata kelola politik.
