Paket rollover dan nonrollover dinilai tetap perlu tersedia setelah putusan MK. ATSI menilai pilihan layanan menjadi solusi untuk menjaga hak konsumen sekaligus mendukung keberlanjutan industri telekomunikasi.
Paket rollover dan nonrollover menjadi fokus pembahasan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kuota internet. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia menilai implementasi putusan tersebut tidak mengharuskan seluruh paket data berubah menjadi sistem rollover.
Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan inti putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada penyediaan pilihan layanan bagi pelanggan. Karena itu, operator seluler dinilai cukup memastikan alternatif paket tetap tersedia untuk masyarakat.
ATSI Nilai Operator Sudah Sediakan Dua Pilihan
Menurut Marwan, operator telekomunikasi di Indonesia selama ini telah menawarkan paket rollover maupun nonrollover. Dengan kata lain, putusan MK memperkuat kepastian hukum bahwa kedua pilihan tersebut tetap dapat digunakan pelanggan.
"Putusan MK menegaskan layanan yang sudah disediakan penyelenggara saat ini. Penyelenggara sudah menyediakan layanan rollover dan non-rollover," ujar Marwan.
Karena itu, ATSI mengusulkan pelanggan tetap diberi kebebasan memilih paket sesuai pola penggunaan dan kemampuan masing-masing.
Operator Siapkan Edukasi kepada Pelanggan
Selain mempertahankan pilihan paket, ATSI menyatakan operator akan meningkatkan transparansi informasi mengenai karakteristik masing-masing layanan. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada pelanggan.
Dalam praktiknya, penjelasan mengenai perbedaan paket rollover dan nonrollover juga akan diperkuat melalui aplikasi digital yang digunakan pelanggan.
Pilihan Paket Dinilai Lebih Fleksibel
Menurut ATSI, keberadaan dua jenis paket memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Di sisi lain, operator juga dapat menjaga kualitas jaringan tanpa harus menerapkan satu model layanan untuk seluruh pelanggan.
Dengan perkembangan tersebut, implementasi putusan MK kini tidak hanya berfokus pada perlindungan konsumen, tetapi juga pada penyediaan informasi yang lebih jelas agar pelanggan memahami setiap pilihan paket internet yang tersedia.
