Marine Le Pen menuding Jean-Luc Melenchon melegitimasi kekerasan dalam kerusuhan Prancis yang berlanjut hingga Minggu (18/10/2026). Melenchon membalas dengan mendesak para demonstran menghentikan penjarahan.
Kerusuhan yang meluas itu langsung masuk ke arena politik. Para kandidat yang bersaing menggantikan Presiden Emmanuel Macron pada pemilihan presiden April dan Mei memanfaatkan situasi tersebut. Mereka saling menyerang lewat media sosial.
Untuk konteks, kerusuhan bermula pada Sabtu (17/10/2026) saat demonstrasi nasional memprotes biaya hidup. Aksi itu berubah menjadi bentrokan, penjarahan, dan pembakaran di banyak kota. Para pejabat menyebut kekerasan itu "sangat ekstrem".
Marine Le Pen Serang Kubu Sayap Kiri
Kandidat sayap kanan Marine Le Pen mengecam "para perusuh". Ia mengeklaim pesaingnya dari sayap kiri, Jean-Luc Melenchon, telah "melegitimasi kekerasan". Melalui unggahan di X, Le Pen menyatakan akan melindungi rakyat Prancis "dari kekerasan sayap kiri ekstrem" jika ia berkuasa.
Serangan itu datang ketika Prancis tinggal sekitar enam bulan lagi menuju pemilu. Kerusuhan ini menambah panas persaingan menjelang pemilu.
Melenchon Minta Demonstran Tidak Menjarah
Melenchon secara terbuka mendukung demonstrasi tersebut dan aksi protes mahasiswa sebelumnya. Namun, ia mendesak para demonstran tidak ikut menjarah. "Tindakan itu bertentangan dengan metode kami," katanya pada Minggu (18/10/2026).
Kedua tokoh itu kini berseberangan tajam soal cara menyikapi kekerasan jalanan. Le Pen menyalahkan kubu kiri, sedangkan Melenchon menegaskan penjarahan bukan bagian dari perjuangan mereka.
Macron Janji Menghukum, Demonstran Serukan Revolusi
Sebelumnya, Presiden Macron berjanji menghukum pelaku vandalisme dan penjarahan. Ia menyebut siapa pun yang menyerang kantor pemerintahan atau tempat usaha akan menghadapi tuntutan hukum. Pernyataan itu ia sampaikan lewat platform X.
Di jalanan, para demonstran menyuarakan kemarahan dengan lantang. Sebagian meneriakkan "Semua orang membenci polisi" dan "Macron, mundurlah!" saat berbaris di Paris.
Kamil Alahyan, siswa sekolah menengah berusia 18 tahun, menjelaskan alasannya ikut berunjuk rasa. "Karena begitu banyak alasan—pemilihan umum yang akan berlangsung pada 2027, para politikus yang berbohong, serta orang-orang superkaya yang terus mengumpulkan semakin banyak kekayaan selama 10 tahun terakhir," ujarnya.
Sejumlah demonstran juga berusaha menyamakan aksi mereka dengan Revolusi Prancis 1789. Di Marseille, mereka memaksa masuk ke kantor wali kota sambil berteriak "Ini revolusi—kita sedang merebut Bastille!" Massa di La Rochelle berbaris di belakang spanduk bertuliskan "Revolusi atau kematian". Sementara di Montpellier, papan biru bertuliskan "Rakyat akan menang" terbentang di alun-alun pusat kota.
Ryad Rani, pemimpin organisasi perwakilan siswa sekolah menengah LSU, berbicara kepada jurnalis di Paris. "Pemerintah sedang gemetar dan memang pantas gemetar karena ketika rakyat Prancis marah, mereka tidak pernah berhenti," katanya.
Biaya Hidup Jadi Bahan Bakar Protes
Tingginya biaya hidup menjadi keluhan utama para demonstran. Perang di Timur Tengah memperburuk keadaan karena ikut mendorong lonjakan inflasi di Eropa dan wilayah lain. Selain itu, ada persoalan lain yang memicu kemarahan warga.
Gerakan Rompi Kuning kembali muncul dalam aksi Sabtu. Delapan tahun lalu, mereka turun ke jalan menentang rencana kenaikan pajak bahan bakar pemerintahan Macron. Kali ini, mereka menyerukan aksi bersama kaum muda.
Bagi pembaca di Indonesia, dinamika ini memperlihatkan bagaimana tekanan harga bisa merembet ke politik. Isu biaya hidup, kesenjangan, dan kepercayaan pada politikus muncul bersamaan dalam satu aksi.
Angka Aksi dan Arah Pemilu Prancis
Kementerian Dalam Negeri mencatat 550.000 peserta, sedangkan CGT menyebut 800.000 orang. Pemerintah juga melaporkan 1.200 penangkapan dan 150 polisi terluka.
Prancis akan memilih presiden baru pada April dan Mei untuk menggantikan Macron. Pemungutan suara tinggal sekitar enam bulan lagi. Protes mahasiswa selama berminggu-minggu telah memperdalam ketidakpastian politik di negara tersebut.
Perdebatan antara Le Pen dan Melenchon kemungkinan terus mewarnai kampanye. Macron menghadapi tuntutan menegakkan hukum, sementara demonstran menuntut jawaban atas biaya hidup. Perkembangan berikutnya akan menentukan arah politik Prancis menjelang pemilu.
