Mahkamah Agung (MA) menggugurkan lebih dari 70 pasal dalam sejumlah regulasi kesehatan melalui Putusan Nomor 19 P/HUM/2026. Putusan ini menjadi sorotan karena menyangkut tata kelola kelembagaan profesi kedokteran dan kesehatan, termasuk independensi serta kewenangan institusi terkait.
Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi perhatian kalangan medis dan organisasi kesehatan nasional pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Sejumlah organisasi meminta pemerintah segera menjalankan amar putusan sesuai ketentuan hukum.
Perkara ini berkaitan dengan pengujian sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, pengujian juga menyentuh beberapa regulasi turunan yang mengatur kelembagaan profesi kesehatan.
Informasi mengenai putusan tersebut mengemuka setelah organisasi kedokteran dan kesehatan menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026. Mereka meminta seluruh pihak menghormati keputusan MA dan menghindari penyebaran informasi keliru.
Putusan MA Gugurkan Lebih dari 70 Pasal Aturan Kesehatan
Putusan Nomor 19 P/HUM/2026 menjadi pokok perhatian dalam perkembangan tata kelola profesi kesehatan. MA mengabulkan permohonan uji materiil terhadap sejumlah ketentuan regulasi yang mengatur sektor tersebut.
Angka lebih dari 70 merujuk pada jumlah pasal yang digugurkan dalam sejumlah regulasi. Karena itu, informasi yang menyebut MA membatalkan 70 undang-undang atau 70 peraturan kesehatan tidak tepat.
Perkara ini menyentuh beberapa produk hukum, antara lain PP Nomor 28 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025.
Ketentuan yang menjadi perhatian berkaitan dengan kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kelembagaan profesi kesehatan. Pembahasan juga menyentuh Kolegium, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), serta Majelis Disiplin Profesi (MDP).
Menurut pemberitaan Jawa Pos pada 31 Oktober 2026, putusan tersebut dinilai membuka momentum pembenahan tata kelola profesi kedokteran. Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia (MGBKI) juga berharap pemerintah menjalankan keputusan tersebut secara nyata.
Organisasi Kesehatan Minta Tenaga Medis Tidak Panik
Perkembangan putusan MA turut mendapat perhatian dari tiga organisasi, yakni MDP Watch, MGBKI, dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI).
Ketiganya meminta tenaga medis dan tenaga kesehatan memahami substansi putusan secara utuh. Mereka juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Direktur Pengembangan MDP Watch, Dr. Nasser, menyoroti munculnya informasi menyesatkan setelah putusan dibacakan. Menurutnya, narasi tersebut berpotensi memicu perselisihan di antara kalangan dokter.
Dalam keterangan yang diberitakan Media Indonesia pada 31 Oktober 2026, Nasser menyampaikan:
"Kita harus patuh sebagai negara hukum, kita harus taat pada hukum yang berdaulat."
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menghormati keputusan lembaga peradilan. Perbedaan pandangan mengenai substansi putusan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Nasser juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak serta-merta membatalkan legalitas dokumen perizinan maupun kualifikasi individu tenaga kesehatan. Penjelasan ini penting agar tenaga medis tidak salah memahami konsekuensi hukum keputusan MA.
Apa Dampaknya bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan?
Hal yang perlu dipahami masyarakat adalah perbedaan antara pembatalan ketentuan kelembagaan dan pembatalan izin praktik individu.
Putusan ini berfokus pada sejumlah ketentuan yang mengatur struktur serta tata kelola kelembagaan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa seluruh izin praktik dokter atau tenaga kesehatan otomatis kehilangan keabsahan.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain:
- Legalitas individu: Pembatalan ketentuan kelembagaan tidak otomatis menghapus dokumen perizinan setiap tenaga kesehatan.
- Tata kelola profesi: Pemerintah perlu menyesuaikan ketentuan kelembagaan yang menjadi objek putusan.
- Independensi profesi: Pengaturan kewenangan lembaga kesehatan perlu memperhatikan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
- Kepastian pelayanan: Penataan regulasi perlu mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Meski demikian, tenaga medis tetap perlu memperhatikan ketentuan perizinan dan standar profesi yang berlaku. Putusan MA tidak dapat ditafsirkan sebagai pembebasan seluruh kewajiban profesional.
Masyarakat juga perlu membedakan persoalan administrasi kelembagaan dengan kompetensi seorang dokter. Keduanya merupakan aspek berbeda dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Pemerintah Memiliki Tenggat Penyesuaian Regulasi
Selain substansi pembatalan pasal, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan putusan. MDP Watch menyebut terdapat tenggat maksimal 90 hari untuk menindaklanjuti ketentuan yang menjadi objek perkara.
Ketentuan mengenai tenggat tersebut berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan putusan hak uji materiil. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 mengatur konsekuensi apabila pejabat terkait tidak menjalankan kewajibannya.
Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila badan atau pejabat yang mengeluarkan peraturan tidak melaksanakan kewajibannya dalam waktu 90 hari setelah putusan dikirimkan, peraturan tersebut demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.
Artinya, penghitungan tenggat tidak boleh disederhanakan dengan menganggapnya otomatis dimulai sejak tanggal pembacaan putusan. Tanggal pengiriman kepada pejabat terkait menjadi bagian penting dalam menentukan batas waktu tersebut.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan proses administrasi dan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan. Presiden dan Menteri Kesehatan memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing terhadap regulasi yang menjadi objek pengujian.
Langkah tersebut juga penting untuk mencegah ketidakpastian hukum. Penyesuaian regulasi harus memperhatikan ruang lingkup amar putusan, bukan sekadar mengubah struktur organisasi tanpa menyelesaikan persoalan dasarnya.
MGBKI Dorong Pembenahan Tata Kelola Profesi Kedokteran
Sekretaris Jenderal MGBKI, Theddeus Octavianus Hari Prasetyono, turut menyampaikan dukungan terhadap proses uji materiil tersebut.
Menurut pemberitaan Satelit News pada 31 Oktober 2026, MGBKI memandang putusan MA sebagai momentum penting untuk memperkuat independensi dan memperbaiki tata kelola profesi kedokteran.
MGBKI juga menekankan pentingnya pelaksanaan putusan secara transparan. Organisasi tersebut menilai kepastian hukum harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan kelembagaan kesehatan nasional.
Persoalan independensi memiliki arti penting karena sejumlah lembaga menjalankan fungsi yang berkaitan langsung dengan profesi medis. Kewenangan yang jelas dapat membantu menjaga objektivitas pengambilan keputusan.
Kolegium, misalnya, memiliki peran penting dalam pengembangan keilmuan dan standar kompetensi profesi. Sementara itu, KKI dan MDP menjalankan fungsi sesuai pengaturan masing-masing dalam sistem kesehatan nasional.
Oleh sebab itu, pembenahan kelembagaan perlu mempertimbangkan kepentingan tenaga kesehatan sekaligus keselamatan pasien. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap perubahan memiliki dasar hukum yang kuat.
Keselamatan Pasien Tetap Menjadi Prioritas
Perubahan regulasi kesehatan tidak boleh mengalihkan perhatian dari kebutuhan utama masyarakat. Pelayanan medis yang aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan tetap menjadi prioritas.
Tenaga kesehatan membutuhkan kepastian hukum agar dapat menjalankan profesinya secara profesional. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan sistem pengawasan yang mampu menjaga standar kompetensi dan keselamatan pasien.
Karena itu, pelaksanaan putusan MA perlu berjalan seimbang. Pemerintah harus memperbaiki aspek kelembagaan tanpa menciptakan gangguan yang tidak diperlukan dalam pelayanan kesehatan.
Organisasi profesi juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat. Komunikasi yang terbuka dapat mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik di antara tenaga kesehatan.
Hingga 31 Oktober 2026, perkembangan yang menjadi perhatian adalah tuntutan organisasi kesehatan agar pemerintah mematuhi Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026. Tahap selanjutnya bergantung pada pelaksanaan amar putusan dan penyesuaian regulasi oleh pihak berwenang.
Dengan demikian, pembatalan lebih dari 70 pasal aturan kesehatan menjadi momentum penting bagi pembenahan tata kelola profesi kedokteran. Kepastian hukum, independensi kelembagaan, profesionalisme tenaga kesehatan, dan keselamatan pasien harus berjalan beriringan.
