Karhutla Kalimantan mendapat sorotan DPR setelah kebakaran kembali muncul saat musim kemarau panjang, dengan BNPB diminta memperkuat deteksi dini dan pencegahan.
Karhutla Kalimantan kini mendapat sorotan Komisi VIII DPR setelah kebakaran kembali muncul di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menilai pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi kebakaran. Menurutnya, informasi mengenai musim kemarau panjang sudah tersedia sejak lama.
Marwan meminta pemerintah memperkuat langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia menilai penanganan bencana perlu berlangsung secara berkelanjutan.
DPR Soroti Antisipasi Karhutla Kalimantan
Menurut Marwan, BNPB memang telah menjalankan langkah pencegahan. Namun, ia menilai upaya tersebut belum sebanding dengan tantangan karhutla.
“Kemampuan menangani ini sebetulnya ada yang bisa diantisipasi. Kan sudah lama disebutkan akan musim kemarau,” ujar Marwan di Gedung DPR, Jumat (21/8/2026).
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Di sisi lain, Marwan menilai BNPB membutuhkan rentang kendali yang lebih kuat sampai daerah. Saat ini, BPBD tetap berada dalam struktur pemerintahan daerah.
Deteksi Dini Diminta Diperkuat
Dalam praktiknya, kondisi tersebut membuat BNPB tidak dapat langsung memerintah BPBD. Menurut Marwan, mekanisme itu belum sepenuhnya menjadi solusi penanganan cepat.
Karena itu, ia mendorong penguatan deteksi dini dan pencegahan. Terlebih, kebakaran berbeda dengan gempa karena waktunya lebih mudah diantisipasi.
“Jadi, jauh sebelum itu sudah dilakukan. Jadi deteksi dini kemudian pencegahan lebih awal kita lakukan,” kata Marwan.
Sementara itu, BNPB mencatat karhutla masih terjadi di Paser dan Kutai Kartanegara. Di Kutai Kartanegara, drone masih menemukan enam hingga tujuh titik api di Kelurahan Pendingin.
Marwan menilai penguatan pencegahan juga membutuhkan dukungan anggaran. Ia menyebut pembiayaan menjadi salah satu kendala dalam menjalankan langkah antisipasi.
Yang perlu digarisbawahi, pemerintah menghadapi karhutla bersamaan dengan bencana gempa di NTT. Karena itu, menurut Marwan, kapasitas penanganan bencana perlu diperkuat secara menyeluruh.
