Pemerintah mendorong integrasi data nasional sebagai fondasi pemanfaatan AI. Keamanan siber menjadi isu utama agar layanan publik tetap aman dan terpercaya.
Pemerintah Indonesia semakin serius membangun integrasi data nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung pemanfaatan kecerdasan artifisial di berbagai layanan publik. Tanpa sistem yang terhubung dengan baik, data pemerintah tetap terfragmentasi dan sulit dimanfaatkan secara optimal.
Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026. Pertemuan itu menekankan pentingnya kedaulatan data di tengah arus digitalisasi yang cepat. Integrasi data diharapkan membuat pelayanan publik lebih akurat sekaligus memperkuat ketahanan siber.
Undang-Undang Satu Data Indonesia yang disahkan DPR pada awal Oktober 2026 menjadi payung hukum utama. Regulasi ini mengatur standar data, keterhubungan sistem antarlembaga, hingga pemanfaatan AI dalam pengelolaan data publik. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP yang dibangun Kementerian Komunikasi dan Digital berperan sebagai jembatan interoperabilitas antaraplikasi pemerintahan.
Keamanan Siber Jadi Isu Utama di Era AI
Integrasi data dalam skala besar membawa risiko baru. Celah keamanan bisa muncul jika perlindungan data pribadi dan sistem siber tidak diperkuat. Badan Siber dan Sandi Negara menekankan pentingnya enkripsi data sensitif baik saat disimpan, dikirim, maupun digunakan.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kemkomdigi Raden Wijaya Kusumawardhana menegaskan pendekatan keamanan siber di era AI harus lebih luas. Ia menyatakan, Keamanan siber pada era AI membutuhkan pendekatan yang lebih luas yang menggabungkan kemampuan teknologi, tata kelola, kesiapan kelembagaan serta kesadaran masyarakat.
Forum National Cybersecurity Connect 2026 yang berlangsung 28-29 Oktober di Jakarta turut menggarisbawahi tema yang sama. Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi mengingatkan bahwa AI bisa menjadi alat pertahanan, sasaran serangan, sekaligus instrumen serangan. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kunci.
Infrastruktur Digital dan Peran Industri
Di sisi industri, infrastruktur dan keamanan digital dinilai sebagai fondasi utama pengembangan AI. Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan hal tersebut dalam Danantara Indonesia Technology and Innovation Forum 2026. Ia menekankan penguatan konektivitas, pusat data, dan ekosistem AI yang didukung keamanan digital.
Telkom membangun kapasitas satelit, jaringan serat optik, serta pusat data NeutraDC yang terus diperluas. Inisiatif Sovereign Digital Technology yang diluncurkan mencakup AI Ready Data Center, AI ModelHub, dan platform IoT nasional. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga kedaulatan teknologi.
Menurut data Kemkomdigi, hingga September 2026 Pusat Data Nasional telah dimanfaatkan lebih dari 490 tenant. Sebanyak 69 aplikasi sudah berstatus go live. Registrasi biometrik pelanggan seluler juga mencapai 28 juta orang, sebagai bagian dari penguatan identitas digital.
Tantangan dan Langkah Selanjutnya
Meski regulasi sudah ada, tantangan tetap muncul. Beberapa data sensitif masih ditemukan dalam bentuk plaintext tanpa enkripsi memadai. BSSN mendorong penerapan enam aspek keamanan data, mulai dari pengelolaan sertifikat digital hingga pelaporan insiden dalam 24 jam.
Pemerintah juga menyiapkan kerangka regulasi AI yang lebih komprehensif. Surat Edaran etika AI sebelumnya dinilai belum cukup. Pembentukan undang-undang khusus AI mulai dibahas agar pemrosesan data, kapasitas komputasi, dan batas penggunaan data publik lebih jelas.
Kolaborasi regional juga diperkuat. Indonesia mendorong kerja sama ASEAN-Jepang untuk menghadapi ancaman siber lintas batas. Prinsip security by design dan resilience by design menjadi acuan bersama.
Integrasi data nasional yang aman akan menentukan kualitas layanan publik ke depan. Keamanan siber bukan lagi pelengkap, melainkan fondasi yang harus dibangun sejak awal. Tanpa itu, manfaat AI bagi masyarakat bisa terhambat oleh risiko kebocoran dan serangan digital.
Langkah pemerintah dan industri yang selaras menunjukkan arah yang jelas. Data terintegrasi, terlindungi, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab menjadi prasyarat transformasi digital yang berkelanjutan.
