Pemerintah Provinsi Riau membutuhkan sekitar Rp22 triliun untuk memantapkan seluruh jalan provinsi Riau, dengan 1.067 kilometer ruas masih tidak mantap. Angka itu setara 35 persen dari total 2.897 kilometer berdasarkan survei fisik Desember 2025.
Informasi ini datang dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau. Plt Kepala Bidang Bina Marga, Khairul Rizal, menyampaikannya kepada awak media di Pekanbaru, Rabu (28/10/2026). Buat warga yang tiap hari melintasi ruas berlubang, angka ini terasa sangat dekat.
Kondisi Jalan Provinsi Riau dalam Angka
Biar tidak bingung, kita mulai dari datanya. Total panjang jalan provinsi di Riau mencapai 2.897 kilometer. Sekitar 1.800 kilometer sudah berstatus mantap. Sisanya masih butuh penanganan lanjutan. Secara sederhana, dua dari tiga kilometer jalan provinsi sudah masuk kategori mantap. Angka ini penting karena menjadi dasar perhitungan seluruh kebutuhan anggaran.
- Total panjang jalan provinsi: 2.897 kilometer
- Kondisi mantap: sekitar 1.800 kilometer (65 persen)
- Kondisi tidak mantap: 1.067 kilometer (35 persen)
- Kebutuhan anggaran: sekitar Rp22 triliun
- Dasar data: survei fisik Desember 2025
Rp22 Triliun Itu Sebesar Apa?
Khairul menyebut dana tersebut untuk menuntaskan ruas yang belum memenuhi standar teknis. “Totalnya sekitar Rp22 triliun untuk mencukupi 35 persen lagi supaya menjadi mantap,” ujarnya.
Kalau dibagi rata, hitungan kasar redaksi menghasilkan sekitar Rp20 miliar per kilometer. Angka itu sekadar gambaran, sebab biaya tiap ruas jelas berbeda. Dinas PUPR-PKPP juga belum merinci pembagian dana berdasarkan lokasi, tingkat kerusakan, atau tahapan pengerjaan.
Besaran ini juga menunjukkan skala kerja yang tidak ringan bagi daerah. Pemprov Riau perlu menyusun prioritas, memilih ruas yang paling mendesak, lalu membiayainya secara bertahap.
Rusak Berat, Sedang, Ringan: Penanganannya Tidak Sama
Status tidak mantap ternyata mencakup beberapa tingkat kerusakan. Khairul menjelaskan ada ruas yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Karena itu, dinas menyesuaikan penanganan dengan kondisi masing-masing ruas. Sejumlah laporan menyebut pengerjaan membutuhkan perencanaan dan pembiayaan bertahap.
Dalam praktiknya, ruas rusak berat umumnya menelan biaya lebih besar ketimbang ruas rusak ringan. Itu sebabnya data kondisi tiap ruas menjadi pegangan utama perencanaan.
Data Desember 2026 Masih Menunggu Verifikasi
Lalu, bagaimana kondisi terkini? Dinas PUPR-PKPP belum bisa membuka data survei jalan terbaru untuk akhir 2026. Data itu masih menunggu verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas menegaskan angka terbaru belum bisa dirilis sebelum proses itu selesai. Menurut Khairul, “Data itu gunanya untuk desain perencanaan.”
Artinya, angka 35 persen masih memakai potret Desember 2025. Persentase terbaru bisa saja bergeser setelah verifikasi rampung. Perlu dicatat juga, angka 1.800 kilometer jalan mantap bersifat perkiraan, sehingga penjumlahannya tidak persis sama dengan total 2.897 kilometer.
Kenapa Warga Perlu Peduli pada Jalan Provinsi Riau
Jalan provinsi menghubungkan banyak kabupaten dan kota di Riau. Ruas yang belum mantap bisa memengaruhi waktu tempuh, kenyamanan, dan keselamatan pengendara. Di sisi lain, angka Rp22 triliun memunculkan pertanyaan soal prioritas anggaran daerah. Warga berhak tahu ruas mana yang lebih dulu dibenahi dan memakai dana apa.
Masyarakat juga bisa ikut mengawal. Laporkan ruas rusak lewat kanal pengaduan resmi dan pantau pengumuman proyek dari dinas terkait.
Hal yang Masih Perlu Dijelaskan ke Publik
Beberapa informasi belum terbuka dan layak ditunggu warga:
- Hasil verifikasi data survei Desember 2026 dari Kementerian Pekerjaan Umum
- Rincian anggaran per ruas, tingkat kerusakan, dan tahapan pengerjaan
- Daftar ruas yang mendapat prioritas penanganan lebih dulu
Singkatnya, jalan provinsi Riau masih menyimpan pekerjaan rumah besar: 1.067 kilometer menunggu penanganan dengan kebutuhan sekitar Rp22 triliun. Peta prioritas akan lebih jelas setelah data survei terbaru terverifikasi. Informasi ini mengacu pada keterangan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau pada 28 Oktober 2026 dan diperbarui 30 Oktober 2026.
